Hashim Djojohadikusumo Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Pajak di Era Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto tak bakal meningkatkan tarif pajak. Alih-alih meningkatkan tarif pajak, dia mengatakan pemerintahan baru mau memastikan semua wajib pajak bayar pajak.

CEO Arsari Group itu mengatakan, Prabowo berambisi meningkatkan rasio pajak alias tax ratio Indonesia mencapai 18 hingga 23 persen—menyamai Kamboja dan Vietnam. Pemerintah bakal menutup celah-celah kebocoran kekayaan ke luar negeri untuk meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan tarif pajak, menurut dia, hendaknya turun dari 22 persen menjadi 20 persen—mendekati Singapura dan Hongkong.

"Ini nan saya mau tegaskan lantaran banyak kawan-kawan pengusaha nan cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak. Tapi, pemerintah mau semua nan wajib pajak, bayar pajak," ucap adik kandung Prabowo itu dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, dia menemukan indikasi adanya pengusaha-pengusaha nakal. Data itu didapatkan Prabowo dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut info itu, ada jutaan hektare area rimba diokupasi liar oleh pengusaha-pengusaha kebun sawit.

"Ternyata sudah diingatkan, tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat info sampai bisa 200-300 triliun nan belum bayar," kata pengusaha nan baru ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia itu.

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto perlu meningkatkan rasio pajak di kisaran 12 persen dari PDB. Hal ini perlu dilakukan jika Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mau merealisasikan seluruh janji politiknya.

Iklan

Selama masa kampanye Pemilu Presiden 2024, Prabowo menjanjikan sejumlah program nan dinilai bakal menelan biaya besar. Program-program itu ialah makan bergizi gratis, kenaikan penghasilan aparatur sipil negara (ASN), membuka sekolah unggulan termasuk menambah 300 fakultas kedokteran, hingga meningkatkan produktivitas pertanian. “Presiden Prabowo bakal menghadapi situasi nan semakin susah lantaran janji politik nan kudu dipenuhinya,” kata Yusuf saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Juni 2024.

Yusuf menuturkan, janji-janji politik Prabowo hanya bisa direalisasikan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mempunyai tambahan ruang fiskal nan signifikan. “Dibutuhkan setidaknya tax ratio di kisaran 12 persen dari PDB,” kata dia. Namun, dia menyebut skenario ini sangat sulit, lantaran pemerintah dan DPR hanya berani menetapkan sasaran rasio pajak 2025 di kisaran 10,0-10,2 persen dari PDB.

Tanpa adanya kenaikan rasio pajak nan signifikan, Yusuf menilai pelanjutan proyek warisan Presiden Joko Widodo sekaligus memenuhi janji politik Prabowo bakal berimplikasi dua hal. Pertama, kenaikan utang pemerintah dan defisit anggaran. Kedua, pemotongan anggaran shopping tidak terikat (discretionary spending) seperti shopping prasarana alias shopping support sosial.

Pilihan editor: Pendaftar CPNS Hampir 4 Juta, Ekonom Sebut Pekerja Baru Tak Berani Masuk Sektor Informal