Hashim: Prabowo Telah Kantongi Nama Menteri Penerimaan Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusomo menyebut Prabowo Subianto bakal membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan presiden terpilih itu apalagi telah mengantongi nama menterinya.

“Badan Penerimaan Negara kelak bakal jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim dalam aktivitas Diskusi Ekonomi berbareng Pengusaha Internasional Senior di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Meski demikian, Hashim tidak menyebut lebih lanjut siapa nama nan telah dipilih Prabowo untuk memegang kedudukan tersebut.

Adik kandung Prabowo itu menyatakan pemerintahan baru Prabowo-Gibran mempunyai sasaran rasio penerimaan negara mencapai 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Hashim menyebut, rasio penerimaan Indonesia saat ini tetap sangat rendah dengan rasio pajak sebesar 10 hingga 10,5 persen. “Revenue ratio itu pajak ditambah cukai, ditambah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), ditambah lain-lain. Forecast untuk tahun ini 12,7 persen,” ungkapnya.

Ia membandingkan nomor tersebut dengan negara-negara tetangga Indonesia, seperti Kamboja dan Vietnam nan masing-masing mempunyai rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 18 persen dan 23 persen.

Iklan

Rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB di Indonesia, menurut dia, terjadi lantaran penegakan patokan Indonesia nan belum maksimal dibandingkan dengan Kamboja dan Vietnam.

Ia menceritakan pengalamannya berjumpa dengan Bank Dunia. Institusi tersebut, kata dia, mengatakan bahwa Indonesia berkesempatan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB. Namun, untuk mencapai perihal tersebut, tergantung pada kehendak politk pemerintah serta waktu.

Lebih lanjut, Hashim mengatakan Bank Dunia menjelaskan langkah untuk meningkatkan rasio penerimaan negara dapat dilakukan melalui penggunaan artificial intelligence (AI) dan teknologi informasi. “Bank bumi sudah siap bantu kita,” kata dia.

CEO Arsari Group itu juga memastikan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB tidak bakal dicapai melalui peningkatan pajak. Ia juga mengatakan, Indonesia bakal menurunkan tarif pajak dari 20 persen mendekati Singapura dan Hongkong. “Ini mau saya tegaskan agar kawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.

Pilihan Editor: Bukan Makan Siang Gratis, Hashim: Program Makan Bergizi Gratis Akan Dibagikan Dua Kali Sehari