Hashim Sebut Prabowo Punya Data dari Luhut soal Penerimaan Negara Bocor Rp 300 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo membeberkan info kebocoran penerimaan negara dari sektor industri perkebunan sawit nan mencapai Rp 300 triliun. Ia mengatakan, info tersebut juga telah diketahui oleh kakak kandungnya, Prabowo Subianto.

Hashim menceritakan Prabowo mendapatkan info itu dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.

“Ada jutaan hektare area rimba nan diokupasi liar oleh pengusaha sawit nan nakal,” ujar Hashim dalam aktivitas Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri berbareng Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

CEO Arsari Group itu menjelaskan nilai kerugian akibat aktivitas okupasi terlarangan rimba untuk perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 300 triliun. Ia menambahkan, pemerintah juga telah memperingatkan oknum-oknum pengusaha bandel tersebut. “Tapi sampai sekarang mereka belum bayar,” ucapnya.

Hashim mengungkap, Prabowo Subianto telah mengimpun lebih dari 300 nama pengusaha bandel nan melakukan okupasi rimba terlarangan untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit nan bandel ini.

Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintah baru, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis.

“Setiap Rp 5 triliun nan kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan cuma-cuma pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” katanya.

Iklan

Untuk menindaklanjuti buahpikiran penutupan kebocoran penerimaan negara ini, Hashim mengatakan, pemerintah baru presiden terpilih Prabowo Subianto bakal membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Ia mengatakan, Prabowo apalagi telah mengantongi nama menterinya.

“Badan Penerimaan Negara kelak bakal jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim.

Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mematok sasaran rasio penerimaan negara sebesar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Selain menindaklanjuti aktivitas okupasi rimba ilegal, kata Hashim, pemerintah juga bakal melakukan upaya lain untuk menutupi kebocoran penerimaan negara.

Salah satu caranya dengan langkah penegakan patokan pajak nan bakal dilakukan dengan menggunakan teknologi artificial intellinece (AI) dan teknologi informatika (TI). Hashim juga memastikan pemerintah tidak bakal meningkatkan tarif pajak. “Ini mau saya tegaskan supatyakawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak,” ujarnya.

Pilihan Editor: Prabowo bakal Anggarkan Rp 1,2 Triliun per Hari untuk Makan Bergizi Gratis