Hasto Kritik Jokowi Usai Kepala OIKN Mundur: Perencanaan Terburu-buru

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo lantaran membikin perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak matang dan dilakukan secara terburu-buru.

Ia menduga kondisi demikian membikin Bambang Susantono mundur dari Kepala Otorita IKN.

"Tapi kembali ini ketika segala sesuatunya muncul sebagai direction dari pusat nan dijalankan dan tanpa buka ruang bagi perencanaan secara alami kudu berjalan, ya nan terjadi seperti ini. Ini akibat perencanaan nan tak matang dan terburu-buru, sehingga ciptakan beban kerja nan besar nan buat nan berkepentingan mundur," kata Hasto di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (3/6).

Hasto menilai pemerintahan Jokowi kerap mau menjalankan segala sesuatunya dengan cepat. Tapi di sisi lain melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan dan kajian nan matang.

Ia lantas bercerita sempat bekerja sebagai manajer proyek nan sekarang masuk area IKN. Di area itu, lanjutnya, mempunyai struktur tanah nan tak stabil.

"Itu dari struktur tanahnya sangat tak stabil. Kemudian keahlian untuk mendapatkan sumber daya bagi penyelenggaraan pembangunan pabrik sawit aja mengalami delay. Apalagi ini sebagai suatu ibu kota negara," kata dia.

Hasto menyesalkan perencanaan nan tak matang itu membikin mundurnya Bambang dari Kepala Otorita IKN. Terlebih, mundurnya Bambang berdekatan dengan perhelatan HUT RI pada 17 Agustus 2024.

"Tapi ketika kita bicara ibu kota negara, dengan seluruh cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, cita-cita geopolitik semua kudu dilakukan seksama. Dengan perencanaan nan perincian tak bisa buru-buru. Dampaknya seperti ini," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto mendorong penyelesaian proyek IKN di tengah mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Ia menyampaikan perihal itu termaktub dalam poin 14 hasil Rakernas V beberapa waktu lalu.

"Kalau kita kan di rakernas di butir ke-14 kita mendorong penyelesaian IKN, di rakernas kemarin itu ada di butir ke-14," kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/6).

Utut menegaskan sikap politik PDIP mendukung penyelesaian proyek IKN dengan sebaik-baiknya selama tak membebani finansial negara.

"Dari 17 [rekomendasi] eksternal, dengan catatan tidak membebani finansial negara. Jadi jika dari situ kan jelas arah politiknya kita mendukung IKN selesai sebaik-baiknya," ujarnya.

Pada pokoknya, poin 14 rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP mendorong penyelesaian IKN dengan memperhatikan keahlian finansial negara.

"Dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah budaya dengan penuh rasa keadilan," mengutip potongan poin 14 rekomendasi Rakernas V PDIP.

Meski begitu, Utut tetap bakal mempelajari lagi perihal mundurnya dua bos IKN hari ini.

Kepala OIKN Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari kedudukan dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden Senin (3/6).

"Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono dari Kepala OIKN," katanya.

Ia mengatakan Keppres tentang Pemberhentian dengan hormat Bambang dan Donny sudah terbit.

Sebagai gantinya, Presiden Jokowi pun mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni menjadi pelaksana tugas Kepala OIKNdan Wakil Kepala OIKN.

(mnf/pmg)

[Gambas:Video CNN]