Hasto PDIP Respons Kasus Walkot Semarang: Jangan Ditunggangi Kekuasaan

Sedang Trending 2 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

CNN Indonesia

Sabtu, 20 Jul 2024 18:15 WIB

Terkait kasus Walkot Semarang, Hasto PDIP menyindir ada politik norma nan digerakkan oleh kepentingan politik lain. Hasto PDIP respons kasus nan sedang ditangani KPK di wilayah Pemkot Semarang. (CNN Indonesia/Loamy)

Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut dinamika politik norma kerap terjadi jelang Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Hal ini disampaikan Hasto merespons nama Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, nan juga politisi PDIP, nan terseret dalam investigasi mengenai kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

"Sebenarnya secara historis menjelang pilkada serentak itu memang ada beragam dinamika politik hukum. Ada politik norma nan digerakkan oleh kebenaran, ada politik norma nan digerakkan oleh kepentingan politik lain," ujar Hasto di instansi PDIP, Jakarta, Sabtu (20/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini nan terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya," imbuhnya.

Hasto mencontohkan perihal serupa terjadi pada Bacagub NTT Marinus Sae beberapa tahun lalu. Fenomena ini, kata Hasto, membikin penegakan norma menjadi ambigu.

Kendati demikian, PDIP menurut Hasto percaya menghormati seluruh proses norma tersebut. Hanya saja, Hasto berpesan kudu dilakukan dengan prinsip-prinsip prasangka tak bersalah dan mengedepankan kebenaran dalam hukum.

"Jangan norma ditunggangi oleh perangkat kekuasaan," tandasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka investigasi mengenai kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Tim interogator KPK melakukan serangkaian penggeledahan pada Rabul (17/7).

Tim interogator KPK menggeledah instansi Wali Kota Semarang pada Rabu (17/7) pagi. Secara paralel, tim interogator KPK lainnya juga menggeledah rumah pribadi Havearita alias Ita di area Bukit Sari, Semarang, Jawa Tengah.

Penggeledahan ini disebut mengenai tiga kasus dugaan korupsi, ialah pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024; dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi wilayah kota Semarang; serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Dari sumber CNNIndonesia.com, empat orang dicegah berjalan ke luar negeri, ialah Ita dan suaminya, Alwin Basri, serta dua orang pihak swasta berinisial M dan RUD.

(lmy/DAL)

[Gambas:Video CNN]

Yuk, daftarkan email jika mau menerima Newsletter kami setiap awal pekan.

Dengan berlangganan, Anda menyepakatikebijakan privasi kami.

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional