Hutama Karya Terima PMN Rp 18,6 Triliun, jadi Penerima Pembiayaan Investasi Terbesar

Sedang Trending 2 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga Mei 2024, pemerintah telah menyalurkan Rp 51,14 triliun untuk pembiayaan investasi. Dari jumlah tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah memberikan injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 18 Triliun kepada PT Hutama Karya (Persero). Badan Usaha Milik Negara Tersebut menerima suntikan biaya terbesar dari total pembiayaan investasi saat ini.

Bendahara negara mengatakan PMN tersebut digunakan untuk membangun jalan tol Sumatera tahap 1 dan 2 terutama untuk ruas Kayu Agung-Palembang-Betung. Sri Mulyani berambisi Direksi Hutama Karya menjelaskan kepada masyarakat mengenai anggaran ini. “Agar masyarakat memahami bahwa pembangunan jalan tol digunakan dari biaya pajak dan beragam penerimaan APBN,” ujarnya dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Sri Mulyani mengatakan tahun ini pemerintah juga menggelontorkan PMN kepada PT Wijaya Karya Tbk (Persero) sebesar Rp 6 triliun. Injeksi modal untuk Wijaya Karya digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek strategis nasional melalui publikasi saham baru alias right issue. Hal ini untuk mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada perusahaan.

Jika ditotal anggaran pembiayaan investasi untuk dua BUMN karya tersebut mencapai Rp 25 triliun. Sri Mulyani mengatakan nomor total ini lebih besar dibanding pembiyayaan investasi lain nan digelontorkan, seperti untuk danasiwa LPDP nan mencapai Rp 15 triliun, alias FLPP untuk angsuran perumahan rakyat nan sebesar Rp 6 triliun, dan pembiayaan lembaga finansial internasional sebesar Rp 1,9 triliun.

Iklan

Selain itu, pemerintah juga memberikan PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) alias BPUI sebesar Rp 3,5 triliun. Dana ini digunakan untuk pengalihan polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam rangka mendukung penguatan industri asuransi.

Terkait dua BUMN Karya penerima PMN terbesar, Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus meminta dewan menjelaskan kepada publik apa saja faedah dari PMN. Terutama dalam pembangunan proyek strategis nasional seperti gimana akuntabilitas dari PMN digunakan. “Sehingga masyarakat bisa memandang faedah dari APBN dan pembayaran pajaknya,” ujarnya.

Pilihan editor: KPK Sita 54 Bidang Tanah dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis