IKN Banjir Insentif Pajak, Sri Mulyani Berharap Tak Hanya jadi Pemukiman

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah telah menggelontorkan beragam insentif pajak bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berambisi pusat pemerintahan baru di Kalimantan Timur itu berambisi akomodasi perpajakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kemudahan diberikan melalui publikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara. “Ini juga untuk mendukung agar IKN bisa berkembang tidak hanya pemukiman tapi pusat ekonomi,” ujarnya dalam konfrensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Bendahara negara menambahkan, secara umum, akomodasi nan diberikan meliputi tiga kategori. Yakni akomodasi pajak penghasilan (PPh), akomodasi pajak pertambahan nilai (PPN) alias Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta akomodasi kepabeanan. 

Adapun PMK tersebut resmi diundangkan pada 16 Mei 2024. Dalam beleid, tertuang beberapa keringanan. Seperti misalnya, penanammodal nan menanamkan modal di IKN bisa mendapatkan akomodasi pengurangan Pajak Penghasilan badan 100 persen dari jumlah Pajak Penghasilan badan nan terutang. Syaratnya melakukan aktivitas upaya di pusat pemerintahan baru dengan penanaman modal minimal Rp 10 miliar.

Pembangunan IKN saat ini tetap terus dikebut. Pada 2024, pemerintah menetapkan porsi APBN untuk IKN sebesar Rp 40 triliun. Pada Mei lalu, Sri Mulyani mengatakan anggaran negara untuk ibu kota baru sudah mencapai Rp 72,5 triliun selama tiga tahun terakhir. “Sehingga kita harapkan IKN sudah bisa digunakan kelak pada 17 Agustus,” ujarnya dalam konfrensi pers APBN, Kamis, 27 Mei 2024.

Iklan

Dari anggaran nan telah dihabiskan tahun ini, biaya terbesar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ialah Rp 3,4 triliun.Sri Mulyani mengatakan, dari total biaya nan dipakai tahun ini digunakan untuk prasarana area Istana, area instansi kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung OIKN.

Sementara itu, untuk kluster non infrastruktur, anggaran APBN untuk IKN tahun ini telah menghabiskan Rp 2,0 triliun untuk perencanaan, koordinasi hingga penyiapan pemindahan.

Pilihan editor: Jokowi dan Prabowo bakal Upacara 17 Agustus di IKN, PLN Janji Listrik Andal dan Bersih