Indonesia Kerja Sama dengan Kamboja Berantas Jaringan Judi Online

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Kemenko Polhukam Nur Rokhmah Hidayah mengatakan kerjasama tersebut perlu ditingkatkan selain kerjasama pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Kerja sama ini perlu terus ditingkatkan, utamanya dalam aspek pemberian perlindungan kepada WNI nan bekerja dan berada di Kamboja," kata Nur dikutip dari Antara, Minggu (16/6).

Terlebih, kata dia, Kemenko Polhukam menemukan lonjakan kasus WNI nan terjerat gambling dan penipuan online jaringan Kamboja. Nur menyebut terdapat 1.386 WNI nan terjerat kasus gambling dan penipuan online selama tahun 2023.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Angka tersebut terdiri dari 544 kasus gambling online dan 842 kasus mengenai penipuan online.

Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online nan diteken Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring pada Jumat (14/6).

Menurut pasal 4 Keppres itu, Satgas ini mempunyai tiga tugas pokok. Pertama, satgas bekerja mengoptimalkan pencegahan dan penegakan norma gambling online secara efektif dan efisien.

Kemudian, satgas juga bekerja untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan norma gambling online.

Selain itu, satgas juga bekerja menyelaraskan dan menetapkan penyelenggaraan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan norma gambling online.

Susunan keanggotaan satgas diatur dalam Pasal 5. Satgas ini terdiri dari Ketua Satgas ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dan Wakil Ketua Satgas ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Lalu, Ketua Harian Pencegahan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dan Ketua Harian penegakan Hukum Kapolri ialah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.