Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024 untuk membahas roadmap alias peta jalan menjadi personil Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi alias OECD.

"Kami menyiapkan roadmap, untuk kerja 280 hari lebih ke depan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelum pertemuan.

Selain Airlangga, datang pula Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury, dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

OECD membuka obrolan aksesi keanggotaan Indonesia sebagai kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama sebagai salah satu negara Mitra Utama sejak 2007 lalu. 

Usai obrolan mengenai aksesi, Indonesia kudu merancang peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis  sebagai bahan pertimbangan Dewan OECD pada pertemuan selanjutnya.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan 38 negara personil dari OECD telah menyetujui Indonesia untuk masuk menjadi salah satu personil organisasi itu.

Airlangga, nan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, mengatakan dirinya sudah menerima roadmap namalain peta jalan bergabungnya Indonesia menjadi personil OECD. Selain Indonesia, negara lain nan menerima roadmap adalah Argentina.

Presiden Joko Widodo menyebut masuknya Indonesia sebagai personil OECD alias Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi, memberikan banyak faedah nan konkret untuk menjadi negara maju.

"OECD ini krusial sekali, lantaran organisasi ini untuk negara maju," kata Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau Rumah Sakit Daerah (RSUD) Kabupaten Konawe, Sultra. 

Pemerintah memberikan apresiasi nan besar atas diterimanya Indonesia sebagai personil OECD.

Presiden Jokowi berambisi dengan masuknya Indonesia sebagai personil OECD dapat mempermudah akses beberapa perihal mengenai dengan investasi, serta lembaga-lembaga internasional.

"Kita harapkan dengan kita masuk ke sana, bakal mudah mengakses ke investasi, mudah mengakses ke lembaga internasional nan berfaedah bagi masyarakat kita," ujar Jokowi.

Ia juga mengungkapkan masuknya Indonesia sebagai personil OECD bakal memberikan faedah nan konkret, terutama agar Indonesia tidak terjebak ke dalam middle income trap alias perangkap pendapatan menengah.

"Dan kita bisa melompat menjadi negara maju lantaran memang di sana patokan mainnya banyak sekali nan kudu kita ikuti dan ini bakal mendisiplinkan kita untuk bisa masuk ke tujuan kita untuk menjadi negara maju," katanya.

Iklan

Apa Itu OECD

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD merupakan sebuah organisasi internasional dengan 38 negara nan menerima prinsip kerakyatan perwakilan dan ekonomi pasar bebas.

Organisasi ini semula berjulukan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC - Organisation for European Economic Co-operation) nan didirikan pada 1948  dipimpin oleh Robert Marjolin dari Prancis, untuk membantu menjalankan Marshall Plan, guna rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia II.

Pada perkembangannya, keanggotaan merambah negara-negara non-Eropa, dan pada 1961 dibentuk kembali menjadi OECD oleh Konvensi tentang Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Saat ini nan menjadi personil golongan ini adalah Australia, Austria, Belgia, Kanada, Cile, Kolombia, Costa Rica, Cek, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Polandia, Portugal, Slovakia. Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, AS.

Selain Indonesia dan Argentina, ada sejumlah negara nan juga berkeinginan masuk OECD, yaitu Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania.

Dalam website-nya, OECD menyebut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi adalah organisasi internasional nan berupaya membangun kebijakan nan lebih baik untuk kehidupan nan lebih baik.

"Tujuan kami adalah membentuk kebijakan nan mendorong kemakmuran, kesetaraan, peluang, dan kesejahteraan bagi semua. Kami memanfaatkan pengalaman dan wawasan selama 60 tahun untuk mempersiapkan bumi masa depan dengan lebih baik," katanya.

"Bersama dengan pemerintah, kreator kebijakan, dan masyarakat, kami berupaya menetapkan standar internasional berbasis bukti dan menemukan solusi terhadap beragam tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan," kata OECD.

Upaya itu, mulai dari meningkatkan keahlian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja hingga mendorong pendidikan nan kuat dan memerangi penghindaran pajak internasional. OECD menyatakan menyediakan forum unik dan pusat pengetahuan untuk info dan analisis, pertukaran pengalaman, berbagi praktik terbaik, dan saran mengenai kebijakan publik dan penetapan standar internasional.

ANTARA | DANIEL A FAJRI

Pilihan Editor Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus