Ini Alasan Pemerintah Naikkan PPN Naik Jadi 12 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan Pajak Penambahan Nilai alias PPN sebesar 12 persen kembali diperbincangkan publik menjelang diberlakukan pada 1 Januari 2025. PPN merupakan salah satu pajak nan wajib dibayarkan saat melakukan transaksi jual beli nan termasuk dalam objek BKP (Barang Kena Pajak) alias Jasa Kena Pajak (JKP).

Kebijakan PPN 12 persen termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 nan disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam beleid itu, disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, ialah 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025.

Dikutip dari Antara, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak diambil oleh pemerintah tanpa alasan. Berikut sejumlah argumen di kembali langkah pemerintah memutuskan untuk meningkatkan tarif PPN sebesar 12 persen pada 2025.

1. Meningkatkan pendapatan negara

Sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara, PPN punya peran vital dalam mendanai beragam program pemerintah. Menyorot beberapa tahun terakhir, kebutuhan pendanaan semakin meningkat, terutama setelah pandemi Covid-19 nan memperburuk kondisi fiskal dan kenaikan PPN ini sebagai upaya memperbaiki anggaran pemerintah.

2. Mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri

Indonesia tetap berjuntai pada utang untuk menutupi defisit anggaran. Alhasil, dengan meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berupaya untuk mengurangi penggunaan utang dan menjaga stabilitas ekonomi negara dalam jangka panjang. Upaya ini bakal membantu menurunkan beban pembayaran utang dan menjaga perekonomian negara menjadi lebih stabil.

3. Penyesuaian dengan standar internasional

Saat ini tarif PPN Indonesia nan berada di nomor 11 persen nan kemudian bakal naik mencapai 12 persen, tetap tergolong rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa rata-rata PPN seluruh dunia, termasuk negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), mempunyai tarif PPN sebesar 15 persen.

Dengan kenaikan PPN 12 persen, dalam kebijakan fiskal pada 2025, ditetapkan pendapatan negara 12,08-12,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), shopping negara 14,21-15,22 persen PDB, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen PDB, dan defisit 2,13-2,45 persen PDB.

ANTARA