Jokowi Akui Proyek LRT, MRT, dan Kereta Cepat Merugi, Berikut Rincian Anggarannya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan proyek-proyek transportasi massal seperti Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit disingkat LRT, dan Kereta Cepat memang membebani anggaran negara.

Meski demikian, Jokowi menegaskan bahwa proyek-proyek ini sangat krusial untuk mengurangi kerugian ekonomi nan lebih besar akibat kemacetan lampau lintas, terutama di kota-kota besar. "Semua proyek MRT, LRT, dan kereta sigap memang merugi, sehingga kudu ada subsidi dari pemerintah wilayah untuk menutupi biaya operasionalnya," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala wilayah di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus 2024

1. Proyek LRT Jabodebek

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek adalah proyek prasarana transportasi massal nan menghubungkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Proyek ini mencakup pembangunan jembatan rel lengkung sepanjang 148 meter nan membentang di atas Tol Dalam Kota, menghubungkan Jalan Gatot Subroto dan Jalan HR Rasuna Said di Jakarta Selatan. LRT Jabodebek mempunyai total jalur sepanjang 42,1 kilometer dengan biaya bangunan per kilometernya mencapai Rp 771,97 miliar.

Menurut laporan Tempo, biaya proyek ini mengalami pembengkakan hingga Rp 2,6 triliun, dari semula Rp 29,9 triliun menjadi Rp 32,5 triliun. Untuk membiayai proyek ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menerima pinjaman dari sindikasi 15 bank sebesar lebih dari Rp 20 triliun, serta suntikan biaya dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 10,2 triliun. Namun, penundaan peluncuran LRT juga menyebabkan PT KAI kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 587,7 miliar.

2. Proyek MRT Jakarta

Pembangunan MRT Jakarta juga menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Setiap tahunnya, Pemprov DKI kudu mengeluarkan sekitar Rp 800 miliar untuk biaya operasional MRT. Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, anggaran nan dibutuhkan diperkirakan membengkak hingga Rp 4 triliun per tahun.

Iklan

Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa biaya ini jauh lebih mini dibandingkan kerugian ekonomi nan ditimbulkan oleh kemacetan di Jakarta, nan diperkirakan mencapai Rp 65 triliun per tahun.

3. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) juga menimbulkan tantangan besar dalam perihal pembiayaan. Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), untuk memperpanjang jalur kereta sigap hingga ke Surabaya, pemerintah diperkirakan memerlukan biaya nan 4,8 kali lebih besar dari proyek KCJB.

Dengan panjang 142,3 kilometer, proyek KCJB menghabiskan biaya sebesar Rp 112,5 triliun. Jika proyek ini diperpanjang hingga Surabaya dengan panjang 690 kilometer, biaya nan dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 545 triliun. Angka ini apalagi lebih besar daripada anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nan diperkirakan mencapai Rp 446 triliun.

KARUNIA PUTRI | MOH. KHORY ALFARIZI | ANTARA
Pilihan editor: Tarif LRT Jabodebek Per-Agustus 2024 Serta Jadwalnya