Jokowi Mengklaim IKN Bukan Proyek Presiden Melainkan Keputusan Rakyat, Ada Apa?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keputusan pemindahan ibu kota Jakarta ke IKN sudah melalui proses nan sah dan sesuai aturan. Proyek IKN Kalimantan Timur bukan hanya keputusan pemerintah, tetapi juga merupakan hasil support seluruh rakyat nan disampaikan melalui personil DPR.

Jokowi menegaskan bahwa ini bukan proyek pribadi presiden, melainkan keputusan berbareng nan mencerminkan kepentingan nasional.

Pemindahan ibu kota dilakukan untuk mengatasi beragam masalah nan melanda Jakarta, seperti kepadatan, masalah infrastruktur, dan banjir, sekaligus mewujudkan desentralisasi pemerintahan. Proyek ini bukan hanya untuk masa kedudukan Jokowi, tetapi sebuah visi jangka panjang bagi bangsa. Presiden juga menjelaskan bahwa dugaan IKN sebagai proyek pribadi Jokowi adalah keliru, lantaran keputusan ini merupakan hasil pembahasan dan persetujuan berbareng DPR.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, pada 25 September 2024. Jokowi berambisi masyarakat memahami bahwa pemindahan ibu kota adalah keputusan nasional, bukan keputusan sepihak dari pemerintah.

Jokowi menjelaskan kembali bahwa pendapat pemindahan Ibu Kota Negara sebenarnya sudah ada sejak masa Presiden Soekarno. Namun, setelah dilantik sebagai presiden pada tahun 2014, dia secara unik meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji ulang buahpikiran tersebut.

Berdasarkan hasil beragam kajian, Jokowi mengungkapkan bahwa terdapat tiga wilayah nan menjadi kandidat letak ibu kota baru, salah satunya adalah Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Setelah menetapkan pilihan di Kalimantan Timur, mantan gubernur Jakarta tersebut kemudian mengusulkan izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melanjutkan rencana tersebut.

“Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibukota Nusantara, dan itu disetujui 93 persen dari fraksi nan ada di DPR,” kata Jokowi.

Meski demikian, sejumlah pengamat sebelumnya menganggap proyek Ibu Kota Negara (IKN) nan digagas oleh Presiden Jokowi sebagai sebuah mega proyek nan berpotensi menambah beban pada anggaran negara. Selain itu, para aktivis lingkungan sudah beberapa kali menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai akibat lingkungan serta potensi penggusuran lahan nan dapat terjadi akibat pembangunan tersebut.

Keterbatasan investasi asing sebelumnya dinilai menjadi salah satu aspek nan memperlambat kemajuan pembangunan IKN. Pemerintah memerlukan suntikan biaya tambahan untuk menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara.

Sejak tahun 2022 hingga akhir 2024, pemerintah bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp 72 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan IKN. Otorita IKN telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk penambahan anggaran sebesar Rp 27,8 triliun pada tahun depan. Dari total Rp 466,9 triliun biaya nan dibutuhkan untuk proyek ini, hanya 20 persen alias sekitar Rp 90,4 triliun nan bakal berasal dari APBN.

Selain itu, Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) sebelumnya pernah melakukan survei mengenai pemindahan IKN. Hasilnya sejumlah 57,3 persen responden kurang setuju dengan pemindahan ini.

Dalam survei nan dilakukan, pihaknya menemukan tiga argumen utama kenapa kebanyakan masyarakat kurang mendukung pemindahan segera Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara di Kalimantan Timur. Alasan pertama adalah bahwa masyarakat menilai biaya nan dialokasikan untuk pembangunan IKN bakal lebih berfaedah jika dialihkan untuk mengatasi beragam persoalan nan lebih mendesak di Indonesia.

Alasan kedua, masyarakat menilai proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur dilakukan terlalu terburu-buru. Alasan terakhir adalah bahwa Jakarta tetap dianggap layak untuk tetap menjadi ibu kota negara Indonesia.

MICHELLE GABRIELA | DANIEL A. FAJRI | ANDIKA DWI 
Pilihan editor: Jokowi Bilang IKN Bukan Proyek Presiden tapi Keputusan Seluruh Rakyat