Jokowi Minta BPOM Tak Ribet soal Aturan Izin Edar Obat dan Vaksin di RI

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tidak terlalu rigid soal publikasi izin edar obat maupun vaksin di Indonesia.

Permintaan itu disampaikan Jokowi usai memanggil Kepala baru BPOM Taruna Ikrar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8).

Taruna baru saja dilantik Jokowi menggantikan Kepala BPOM sebelumnya, Lucia Rizka Andalusia, pada Senin (19/8).

"Beliau [Jokowi] mengatakan bahwa kadang juga ada obat dalam negeri sangat lama untuk disahkan," kata Taruna menjelaskan pertemuannya dengan Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Taruna menyebut Jokowi dalam perihal ini menganggap penemuan obat dan vaksin kudu didukung guna mewujudkan kemandirian farmasi dalam negeri.

"Jadi beliau menginstruksikan untuk guidance percepatan nan disebut dengan clinical trial, obat-obat nan semestinya sigap kenapa kudu lambat disahkan," imbuhnya.

Selain itu, Jokowi menurutnya juga meminta agar BPOM terus berinovasi menciptakan obat nan mirip dengan beberapa obat nan selama ini impor dari Jepang hingga Jerman.

Sebab menurutnya, beberapa obat krusial dari negara-negara maju itu terdampar di negara tetangga, sehingga penduduk Indonesia nan memerlukan obat itu kudu membeli ke luar negeri.

"Jadi saya memandang mungkin ada hubungannya dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan upaya pelayanan kesehatan internasional. Kita tidak menuduh negara lain tetapi nampaknya seperti itu," jelas Taruna.

Oleh karena itu, BPOM menurutnya kudu lebih aktif bekerja sama lintas kementerian/lembaga dalam capaian kerjanya. BPOM perlu bekerja sama dengab Kementerian Kesehatan mengenai kontrol nilai obat nan mahal di Indonesia.

BPOM pun menurut Taruna perlu bekerja sama dengan BKKBN dan BPJS Kesehatan.

"Tentu bisa saja dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Kalau bicara obat masuk ke Indonesia, Keimigrasian," ujarnya.

(khr/kid)

[Gambas:Video CNN]