Jokowi Minta Jangan Korbankan Rakyat dalam Penanganan Perubahan Iklim

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar tidak ada negara nan mengorbankan rakyat dalam menyelesaikan masalah akibat dari perubahan iklim.

Jokowi mengatakan penanganan perubahan suasana butuh pendekatan nan kolaboratif dan berperikemanusiaan. Kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang juga diperlukan.

"Dan juga kemanusiaan, agar prosesnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil," kata Jokowi saat membuka Indonesia International Sustainability Forum di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (5/9).

Jokowi juga menekankan persoalan perubahan suasana tidak bakal pernah bisa terselesaikan selama negara-negara bumi menggunakan pendekatan ekonomi, menghitung untung sendiri, dan hanya mementingkan egosentrisnya sendiri-sendiri.

Menurutnya, ekonomi hijau bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, melainkan tentang gimana menciptakan kesejahteraan nan berkepanjangan bagi rakyat.

"Dan jangan meragukan komitmen Indonesia dalam mencapai net zero emissions dan berkontribusi bagi bumi nan lebih jauh," kata dia.

Ia memaparkan Indonesia mempunyai potensi daya nan melimpah mencapai lebih dari 3.600 Gigawatt. Ia juga memamerkan Indonesia juga mempunyai PLTS Apung di Waduk Cirata dengan kapabilitas 192 Megawatt peak (MWp) nan menurutnya terbesar di Asia Tenggara, dan terbesar ketiga di dunia.

Selain itu, Jokowi juga memamerkan Indonesia nan mempunyai potensi besar dalam penyerapan karbon melalui rimba mangrove nan juga terbesar di bumi dengan luas 3,3 juta hektare.

Jutaan hektare rimba mangrove di Indonesia itu menurutnya bisa menyerap karbon 8 sampai 12 kali lebih baik dibandingkan rimba hujan tropis. Pun Indonesia juga mempunyai Kawasan Industri Hijau seluas 13 ribu hektare.

"Tapi semua itu tidak bakal memberi akibat signifikan bagi percepatan penanganan akibat perubahan iklim," jelas Jokowi.

"Selama negara maju tidak berani berinvestasi, selama riset dan teknologi tidak dibuka secara luas, dan selama pendanaan tidak diberikan dalam skema nan meringankan negara berkembang," imbuhnya.

(khr/tsa)

[Gambas:Video CNN]