Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan 41 Proyek Strategis Nasional alias PSN rampung tahun ini. Namun pembangunan tetap terkendala izin dan pengadaan lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan terus berkontribusi dalam penyelesaian hambatan tersebut, termasuk menyiapkan puluhan ribu hektare area rimba untuk dijadikan area proyek PSN. Hal itu dipaparkan Wakil Menteri LHK, Alue Dohong. 

"KLHK turut berkontribusi dalam penyelesaian PSN, terutama penyediaan lahan area rimba dan perizinan lingkungan," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN di Jakarta, Selasa 14 Mei 2024.

Ia berujar, hingga saat ini, progres penyelesaian penyediaan lahan area rimba untuk PSN berjumlah 500 persetujuan dengan total luas 73.094 hektare. 

Alue mengatakan penyediaan lahan untuk PSN dilakukan melalui dua sistem izin alias persetujuan, ialah pelepasan area rimba dan penggunaan area hutan. 

Demi mempercepat penyiapan lahan melalui dua sistem tersebut, Alue mengatakan, KLHK menyiapkan beberapa terobosan. 

Untuk sistem persetujuan pelepasan, dapat dilakukan pada area rimba produksi dan rimba produksi tetap nan dapat dikonversi. Pelaksanaan aktivitas PSN dapat dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan. 

Iklan

Sementara untuk sistem izin penggunaan area hutan, ada kemudahan perizinan, dari mulanya melalui dua tahap selama 104 hari, dipangkas menjadi satu tahap hanya dalam waktu 34 hari. Pemegang izin persetujuan mendapat keistimewaan untuk bisa langsung memulai kegiatan. Pemegang persetujuan penggunaan area rimba untuk PSN juga dapat diberikan walaupun berada pada area rimba primer maupun lahan gambut. 

Pada kesempatan nan sama, Menteri Koordinator bagian Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah meminta penyediaan lahan pelepasan area rimba dan publikasi perizinan untuk Proyek Strategis Nasional alias PSN. Jokowi menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga mengenai untuk menyelesaikan masalah tersebut agar sasaran PSN tepat waktu.

Nilai keseluruhan proyek tersebut sebesar Rp 554 triliun. "Target kudu selesai di 2024," ujar Airlangga.

Pilihan Editor: Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil