Jokowi Panggil Menkumham Supratman ke Istana, Soroti Lapas dan Imigrasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8). Supratman menyebut merek berbincang sejumlah hal.

Salah satunya, Jokowi juga meminta perkembangan mengenai sejumlah RUU lantaran Supratman sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Baleg DPR RI. Menurutnya, ada satu RUU nan diminta Jokowi untuk segera diselesaikan, ialah RUU Perkoperasian. Selain itu, Jokowi juga meminta agar Menkumham baru itu memberikan perhatian unik kepada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Imigrasi.

"Nah Pak Presiden merasa perlu sesegera mungkin menyelesaikan [RUU Perkoperasian] itu lantaran ini menyangkut soal salah satu sokoguru perekonomian," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8).

Pasalnya, kata dia, RUU perubahan ketiga terhadap UU Nomor 25 Tahun 1992 itu dinilai sangat krusial lantaran UU mengenai koperasi sudah lama dibiarkan terbengkalai.

Salah satu perihal krusial dalam revisi undang-undang koperasi mengenai pengawasan nan tetap berkarakter internal dan Kementerian Koperasi dan UKM nan tidak mempunyai kewenangan dalam mengawasi.

"Makanya saya bakal melakukan komunikasi dengan DPR teman-teman di komisi VI dan di badan legislasi untuk mencari jalan gimana langkah penyelesaiannya," kata dia.

RUU Lapas dan Imigrasi

Selain RUU Perkoperasian, Jokowi menurutnya juga meminta agar Kemenkumham memberikan perhatian unik kepada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan Imigrasi.

"Ketiga perihal itu nan beliau tekankan, sekaligus ini pertama kalinya saya diundang oleh presiden untuk beliau mau mendapatkan gambaran, seperti itu," ujar Supratman.

Jokowi sebelumnya resmi melantik Supratman Andi Atgas menggantikan posisi politikus PDIP,  Yasonna Laoly, sebagai Menkumham di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa kedudukan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Supratman dan beberapa menteri lainnya dilantik berasas Keputusan Presiden Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

(khr/kid)

[Gambas:Video CNN]