Jokowi Sebut HET Beras Sulit Turun: Masyarakat Harus Maklum Petani Juga Harus Dapat Untung, Kesejahteraan

Sedang Trending 5 bulan yang lalu

TEMPO.CO, Dumai - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sulit turun walaupun sudah memasuki musim panen raya.

“Harga Eceran Tertinggi itu susah turun, meskipun produksi panen raya sudah melimpah,” ujar Jokowi, saat ditemui usai melakukan peninjauan di Pasar Senggol, Dumai, Riau pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Kepala Negara menuturkan, masyarakat juga kudu memaklumi lantaran saat ini biaya produksi nan dikeluarkan petani juga mengalami kenaikan. Mulai dari biaya sewa lahan, pupuk, bibit, hingga biaya tenaga kerja. 

“Jadi, masyarakat kudu maklum bahwa petani juga kudu mendapatkan keuntungan, kudu mendapatkan kesejahteraan,” imbuh dia. Meski begitu, dia mau nilai beras nan sampai ke masyarakat juga tak melonjak terlalu tinggi. 

Sebelumnya, pemerintah berencana meningkatkan HET beras lokal secara permanen. Untuk beras medium, HET nan sebelunya berkisar dari nilai Rp 10.900 - Rp 11.800 per kilogram bakal dinaikkan menjadi Rp 12.500 - Rp 13.500 per kilogram. Untuk HET beras premium dari Rp 13.500 - Rp 14.800 per kilogram bakal dinaikkan menjadi Rp 14.900 - Rp 15.800 per kilogram. 

Melansir dari info Badan Pangan Nasional  Sabtu, 1 Juni 2024 pukul 14.03 WIB, nilai beras premium rata-rata nasionalnya Rp 15.450 per kilogram, sedangkan medium Rp 13.430 per kilogram.

Iklan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga mengatakan, pemerintah sudah menetapkan relaksasi dengan menaikan HET beras premium di delapan wilayah. Kata Arief, kebijakan tersebut berasas penyesuaian kenaikan keseluruhan aspek produksi. Menurut dia, pemerintah sedang berupaya agar nilai bisa tetap wajar di tingkat petani.

“Harmonisasi kembali sedang dibahas di tingkat Kementerian dan Lembaga,” ujar Arief lewat pesan singkat pada Jumat, 24 Mei 2024.

ADINDA JASMINE | DESTY LUTHFIANI

Pilihan Editor: Segini Jumlah Potong Gaji 3 Persen untuk Tapera Setiap Pekerja Sesuai UMP di 38 Provinsi

Selengkapnya
Sumber Tempo.co Bisnis
Tempo.co Bisnis