Jokowi Tanya Menkes, Kenapa Alat Kesehatan dan Harga Obat Mahal?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta jejeran personil kabinet, khususnya Kementerian Kesehatan alias Menkes untuk memastikan nilai perangkat kesehatan (alkes) dan obat-obatan dapat ditekan turun agar setara dengan negara-negara lain. Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat internal berbareng menteri terkait. Jokowi meminta nilai alkes dan obat itu sama dengan negara-negara tetangga.

Dalam rapat itu, Kepala Negara juga berpesan agar industri perangkat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri dapat dibangun agar lebih tangguh, terutama jika terjadi pandemi kembali di masa-masa mendatang. Lantas, kenapa harga obat di Indonesia lebih mahal?

"Dia (Presiden Jokowi) mau nilai perangkat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita nilai perangkat kesehatan dan obat-obatan mahal. Kenapa nilai obat dan alkes tinggi, nan kedua kok industrinya enggak maju-maju," kata Menteri Kesehatan alias Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.

Budi Gunadi Sadikin membeberkan perihal nilai obat di Indonesia bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dari Malaysia. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah inefisiensi perdagangan.

Budi Gunadi Sadikin menyampaikan perihal tersebut usai mengikuti rapat internal dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Rapat tersebut di antaranya membahas tentang industri perangkat kesehatan dan obat. 

"Tadi disampaikan bahwa perbedaan nilai obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. Tiga ratus persen kan, lima ratus persen," ujar Budi Gunadi, seperti dikutip dari Antara.

Ia juga menepis dugaan lebih mahalnya nilai obat di Tanah Air nan serta merta disebabkan oleh pajak. Ia malah menyebut inefisiensi perdagangan sebagai pemicu mahalnya nilai obat di dalam negeri.

"Pajak kan gampangnya paling berapa, pajak kan 20 persen, 30 persen. Nggak mungkin, gimana menjelaskan bedanya 300 persen, 500 persen. Sesudah kita lihat ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya," kata Budi Gunadi.

Iklan

Oleh karena itu, menurut dia, perlu ada tata kelola nan lebih transparan untuk mencari kombinasi semurah mungkin bagi pengadaan perangkat kesehatan dan obat-obatan di Indonesia. Untuk itu, Budi Gunadi bakal berbincang dengan para produsen perangkat kesehatan dalam negeri serta asosiasi farmasi untuk mencari solusi lebih jauh. 

Budi juga memberi masukan masukan kepada Jokowi soal jalur perdagangannya nan tetap kurang efisien. Dia menyoroti tata kelola Industri nan musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan nilai nan tidak masuk logika alias tidak perlu dalam proses pembelian perangkat kesehatan dan obat-obatan.

Menanggapi perihal tersebut, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa pihaknya perlu mempelajari langkah perbaiki industri kesehatan agar pada ujungnya kelak masyarakat dapat pelayanan kesehatan nan baik, optimal, dengan nilai nan baik. “Kedua peningkatan investasi di sektor kesehatan termasuk obat-obatan dan perangkat kesehatan, itu perlu dipercepat,” kata dia saat ditemui dalam kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan pada Selasa, 2 Juli 2024.

Pemerintah mau pajak bagi industri kesehatan lebih efisien. Namun, belum ada keputusan untuk merelaksasi pajak dalam pertemuan Jokowi dan menteri kemarin. Relaksasi pajak merupakan kebijakan nan memungkinkan tanggungjawab perpajakan menjadi lebih longgar, seperti perpanjangan waktu dalam melakukan manajemen perpajakan dan juga penurunan tarif PPh.

Menanggapi nilai obat di Indonesia, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan optimasi rekrutmen master semestinya menjadi prioritas pemerintah saat ini. "Dokter di negeri kita ini tetap kurang banyak. Saya kira jika alkes dan dan obat-obatan ada, tapi dokternya sedikit, ya tetap susah juga kita. Mereka-mereka itu nan tahu dosis tepat di bagian kesehatan," kata Muhaimin dalam keterangan nan diterima di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024, dikutip Antara.

ANANDA RIDHO SULISTYA  | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Usai Rapat dengan Jokowi Menkes Budi Gunadi Beberkan Sebab Harga Obat di RI Lima Kali Lebih Mahal dari Malaysia