2 bulan yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat kelas bawah dan menengah disebut sedang mengalami kejadian “makan tabungan”. Pemerintah diharapkan bisa mempunyai strategi untuk mengatasi kondisi terus terpuruknya kelas menengah ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto diharap bisa mengambil kebijakan nan lebih mengutamakan pemulihan ekonomi dan tidak membebani kondisi kelas menengah dan bawah.
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Pasangan ini bakal menggantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saat ini mereka sedang mempersiapkan transisi kekuasaan, termasuk dalam bagian ekonomi.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berambisi pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen dan berikan stimulus ekonomi. “Kebijakan nan perlu diambil sigap pemerintah adalah memberikan stimulus ekonomi termasuk menunda kenaikan PPN dan pajak lainnya,” kata Achmad kepada Tempo, Jumat, 27 September 2024.
Achmad menilai, saat ini kejadian makan tabungan tidak hanya dialami oleh masyarakat kalangan bawah. Tekanan inflasi pada kebutuhan pokok dan daya nan dibarengi gelombang PHK di beragam sektor, kata dia, juga membikin sebagian kelas menengah berjuntai pada tabungan untuk memperkuat hidup.
Menurutnya, stimulus ekonomi perlu dipertimbangkan agar konsumsi dan investasi kembali bergerak. Bahkan, dia menilai jika perlu ada support langsung tunai dan support sosial bagi masyarakat nan terdampak.
Di sisi lain, menurutnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) membikin pemerintah perlu segera membikin program training dan pengembangan keterampilan. Hal itu dilakukan agar pekerja korban PHK dapat kembali bekerja. Pelatihan dapat dilakukan untuk mengalihkan keahlian ke sektor nan sedang bertumbuh.
Selain itu, Achmad juga menyarankan pemerintah bisa mendorong pembuatan lapangan kerja baru lewat proyek prasarana nan berorientasi tenaga kerja lokal. Serta menyediakan kebijakan angsuran berbunga rendah bagi masyarakat kelas bawah untuk meningkatkan daya beli mereka.
Seperti diketahui, 46 ribu kasus PHK nan terjadi hingga Agustus 2024. Mayoritas didominasi dari sektor manufaktur, seperti industri tekstil dan garmen. Laporan Koran Tempo jenis 3 Agustus 2024 mencatat setidaknya 13.800 pekerja di industri tekstil terkena PHK sejak awal 2024. Sebelumnya di tahun 2023 sendiri telah terjadi total 64 ribu kasus PHK.
Iklan
Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 9,48 juta kelas menengah di Indonesia turun tingkat menjadi rentan miskin. Pada 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia sekitar 53,33 juta orang alias sekitar 21,45 persen dari total penduduk. Namun, pada 2024 jumlah itu menurun menjadi tinggal 47,85 juta alias tinggal 17,13 persen dari total penduduk. Berkurangnya kelas menengah itu bukan lantaran mereka naik kasta menjadi kelas atas alias golongan orang kaya, namun justru berkurang lantaran mereka turun menjadi golongan masyarakat miskin.
Sementara itu, masyarakat kelas menengah rentan juga melonjak. Jumlahnya dari 128,85 juta pada 2019 menjadi 137,50 juta pada 2024. Begitu pula dengan jumlah golongan masyarakat rentan miskin nan ikut membengkak dari 54,97 juta orang alias 20,56 persen di 2019 menjadi 67,69 juta orang alias 24,23 persen dari total masyarakat di 2024. Kondisi itu diikuti oleh bertambahnya jumlah golongan miskin Indonesia.
Chief Economist PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro mengatakan kejadian makan tabungan alias menggunakan simpanan di tengah daya beli nan tertekan tetap berlanjut. Andry mengatakan indeks pengeluaran alias spending masyarakat kelas bawah tetap cukup baik dan ada tren nan relatif meningkat. Namun nan dari sisi tabungan alias saving turun.
“Sekarang sudah mulai rebound (berbalik) tapi memang tetap ada dalam periode makan tabungan,” ujarnya dalam agenda pemaparan Economic Outlook Bank Mandiri secara daring, Kamis, 26 September 2024.
Data penelitian dikumpulkan dari indeks tingkat shopping dan tabungan per individu. Di awal 2023, indeks simpanan masyarakat kelas bawah tetap lebih tinggi dibanding pengeluarannya, namun hingga Juli 2024, nomor pengeluaran mencapai 110,6 sementara tabungan hanya 47,9.
Ilona Estherina berkontribusi pada tulisan ini
Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Sebab Bandara IKN Dinilai Tak Layak untuk Penerbangan Komersil, Promo Tiket Kereta Api
English (US) · 
Indonesian (ID) ·