Kabinet Prabowo Bakal Diisi 46 Kementerian, Seknas Fitra: Anggaran Bakal Bengkak Luar Biasa

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut bakal mempunyai 46 Kementerian dalam kabinet setelah dilantik 20 Oktober 2024. Dokumen berjudul ‘Gambaran Nomenklatur Mitra AKD (Alat Kelengkapan Dewan)’ nan diterima Tempo, menunjukkan rencana ada 46 kementerian nan berkolaborasi dengan DPR RI.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, beranggapan langkah tersebut berpotensi memberi beban anggaran lantaran bengkaknya shopping pegawai. Menyitir laporan Buku II Nota finansial dan RAPBN 2025, shopping pegawai naik sekitar Rp 52,3 triliun. “Kalau ditambah dengan shopping peralatan jasa untuk keperluan instansi dan seterusnya, saya rasa itu bakal membengkak luar biasa,” kata dia dihubungi Selasa, 14 Oktober 2024.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, shopping pegawai di tahun 2024 saja sekitar Rp460,8 triliun alias 18 persen dari total shopping pemerintah pusat. Tahun depan perkiraan shopping penghasilan dan tunjangan naik menjadi Rp513,2 triliun alias naik 19,1 persen dari total belanja.

Seknas Fitra menghitung perkiraan shopping peralatan dan jasa pada 2025 sekitar Rp342 triliun alias 12,7 persen. Artinya ada sekitar 31,8 persen dari total shopping pemerintah pusat nan itu digunakan hanya untuk shopping pegawai dan peralatan jasa. Artinya, kemungkinan besar bakal memengaruhi belanja-belanja nan lain, terutama nan untuk masyarakat. 

Misalnya, Misbah menambahkan, pasti ada pengurangan shopping subsidi, seperti subsidi daya dan non-energi nan itu juga sebenarnya diperintukan untuk masyarakat miskin. “Bisa terjadi juga pengurangan belanja, bansos (bantuan sosial) terutama, itu kelak juga bakal terkoreksi dengan penambahan kementerian-kementerian tersebut,” kata dia.

Belum lagi, di awal masa pemerintahan, Prabowo mempunyai beragam program nan butuh pendanaan jumbo seperti makan bergizi cuma-cuma dan melanjutkan pembangunan IKN. Adapun shopping negara dalam APBN Prabowo tahun depan dirancang sebesar Rp3.621,3 triliun. Berdasarkan hitungan dari tim Prabowo, dari total penerimaan negara sekitar 45 persen alias Rp1.353,2 triliun bakal dipakai untuk bayar utang. Di sisi lain, Menkeu mengungkapkan shopping Kementerian/Lembaga pada 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun. 

Iklan

Sebelumnya, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad sempat merespons berita kementerian Prabowo berjumlah 46 seperti nan tercantum dalam arsip mitra AKD. Dasco tak membantah maupun mengiyakan secara gamblang jumlah 46 kementerian tersebut. Ia hanya menyatakan jumlah final kementerian tetap dihitung. 

Susunan nama menteri di kabinet Prabowo-Gibran bakal ditetapkan pada H-5 sebelum pelantikan sesuai sasaran waktu nan sudah direncanakan sebelumnya."Jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan info bahwa kementerian nan ada itu memang mau mengoptimalkan kegunaan kementerian sebaik-baiknya," kata Dasco.

Diketahui hari ini, DPR sepakat menambah komisi menjadi 13. Ketua DPR RI Puan Maharani, menjelaskan penambahan fraksi ini bermaksud untuk penyelarasan dengan rencana pemerintahan baru menambah kementerian."Seperti direncanakan oleh pemerintah, sehingga memang ada kekelarasan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif," kata Puan.

Eka Yudha Saputra dan Annisa Febiola berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Maman Abdurahman Bilang Diminta Prabowo Jadi Menteri UMKM