Kandas di MK, Ketum PPP Cari Cara Lain Untuk Lolos ke DPR

Jakarta, CNN Indonesia --

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan partainya bakal mencari langkah lain untuk bisa mendapatkan keadilan lolos mendapatkan bangku DPR periode 2024-2029 lewat Pemilu 2024 sebelum ditetapkan KPU.

Upaya ini ditempuh usai partai berlambang Ka'bah ini nyaris dipastikan kandas mendapatkan bangku DPR RI di Senayan pada Pileg 2024. Pasalnya, semua gugatan PPP mengenai sengketa hasil Pileg DPR di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ada nan dikabulkan.

"Terkait perolehan bangku di DPR, sebelum KPU menetapkan kemudian itu dilantik, itu tetap ada ruang, langkah dan tempat banyak untuk bisa dapat keadilan itu," kata Mardiono kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/6).

Sementara itu, Mardiono menganggap MK belum memberikan rasa keadilan terhadap gugatan nan diajukan PPP di Pileg DPR.

Ia mencontohkan MK tak mau mengakomodasi perbedaan perspektif pandang kalkulasi bunyi nan dihitung KPU dan nan dihitung internal PPP. Sebab, MK hanya memutuskan gugatan MK baru sampai pada tahap administrasi, belum sampai dalam tahap pembuktian.

"Tidak berfaedah melarang setelah ini selesai MK tak terima gugatan lagi dari parpol. Tidak. Hanya paket dalam persengketaan pemilihan itu kudu diselesaikan tanggal 10 kemarin itu. Tapi dalam menjamin kewenangan dan kewajiban, itu tak dibatasi dalam kapanpun," kata dia.

Rahasia PPP

Meski begitu, Mardiono tetap enggan mengungkapkan upaya apa nan bakal diambil oleh PPP ke depannya. Ia menegaskan rencana ini tetap rahasia.

"Enggak mau dong [kasih tahu langkah nan bakal diambil]. Saya mau main bola, saya kasih tahu bakal gol dari bek kanan, kemudian saya gol kan. Nanti offside dong. Nanti lihat saja. Waktu tetap lama dan sistem UU kita tetap buka lebar tak menutup. Lembaga norma tak hanya MK sendiri, ada nan lain," kata dia.

Sebelumnya, PPP nyaris dipastikan kandas mendapatkan bangku DPR RI di Senayan pada Pileg 2024. Sebagian besar gugatan PPP tentang pileg DPR RI tak dilanjutkan MK ke pembuktian.

Satu-satunya gugatan PPP nan lanjut, kasus di dapil Jateng III, juga telah ditolak MK.

Perolehan bunyi mereka hanya 5.878.777 bunyi alias 3,87 persen bunyi sah nasional. Partai perlu minimal 4 persen agar masuk penghitungan jatah bangku di DPR.

(rzr/DAL)

[Gambas:Video CNN]