Kapolri Koordinasi dengan Menpora soal Dugaan Penyelewengan Dana PON

Jakarta, CNN Indonesia --

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan bakal berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait dugaan penyelewengan biaya penyelenggaraan PON XXI.

"Iya kami bakal segera berkoordinasi dengan Menpora (terkait dugaan penyelewengan biaya PON)," ujarnya kepada wartawan dikutip, Jumat (13/9).

Ia menjelaskan saat ini pihak kepolisian tetap menunggu laporan resmi dugaan penyelewengan biaya tersebut dari Kemenpora. Apabila ditemukan bukti permulaan nan cukup, Sigit memastikan pihaknya bakal langsung memulai proses penyelidikan.

"Kalau memang ada kebenaran dan bukti terjadi penyelewengan biaya PON, kami bakal mempersiapkan penyidik-penyidik kami untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menyebut ada dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON di Sumatera Utara (Sumut). Dugaan ini berasal dari temuan venue alias letak pertandingan nan belum selesai pembangunannya.

"Ada beberapa titik di mana venue olahraganya itu sudah selesai, tapi memang venue pendukungnya beberapa ada nan belum 100 persen. Di mana itu sebenarnya porsinya APBD alias daerah. Tapi di sini kita sudah tidak memandang siapa tugas siapa," kata Dito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9) seperti dikutip dari detik.com.

Dito menyebut Presiden Joko Widodo telah menerbitkan perintah pembentukan satgas untuk PON. Dalam satgas itu, ada sejumlah abdi negara penegak hukum, termasuk Wakil Jaksa Agung nan menjadi Kepala Satgas untuk Pendampingan Tata Kelola.

"PON ini ada Satgas Nomor 24 Tahun 2024 nan dikeluarkan Bapak Presiden beberapa bulan lalu. Di dalamnya itu sudah juga termasuk Satgas untuk pendampingan tata kelola di mana dikepalai oleh Wakil Jaksa Agung, beserta penegak norma lainnya dan untuk masalah ini," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Dito lantas berkoordinasi dengan Kejagung dan Bareskrim untuk mengusut dugaan penyelewengan tersebut. Dia meminta penyelenggaraan pembangunan venue PON sesuai dengan spek dam waktu nan tertera di kontrak.

"Kami sudah melaporkan dan juga koordinasi ke kejaksaan Agung di Jamintel dan juga Bareskrim Polri untuk menelusuri dan memastikan ini nan namanya pengerjaan ini kudu sesuai spek dan 100 persen kudu sesuai nan dibutuhkan dan pastinya kudu sesuai perjanjian juga," tutur dia.

Lebih lanjut, Dito juga meminta masyarakat melapor jika menemukan penyelewengan. Ia pun memastikan bakal menindak tegas jika terbukti ada nan tidak benar.

(tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]