Kasus Korupsi Pemkot Semarang, KPK Cegah 4 Orang Keluar Negeri

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang berpergian keluar negeri untuk enam bulan ke depan mengenai kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Semarang.

Dua orang nan dicegah berasal dari penyelenggara negara dan dua orang lainnya dari pihak swasta.

"Larangan berpergian ini bertindak selama enam bulan ke depan, proses investigasi saat ini sedang berjalan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/7).

Larangan berjalan ke luar negeri ini mengenai investigasi nan sedang dilakukan oleh KPK ialah dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan peralatan dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2023-2024; dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi wilayah kota Semarang; serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

"Untuk nama dan inisial tersangka belum dapat disampaikan saat ini," ujar Tessa.

Tim interogator KPK menggeledah instansi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu hari ini. Sejumlah interogator lembaga antirasuah datang di Kompleks Balai Kota Semarang sejak pukul 09.00 WIB.

Kegiatan penggeledahan tetap berjalan sampai sore ini. Hevearita nan berkawan disapa Ita juga diperiksa oleh interogator KPK di ruang kerjanya. Belum diketahui kaitan politikus PDIP itu dalam kasus ini.

Pada awal Februari 2024, tim penyelidik KPK disebut telah memintai keterangan 21 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah.

Pemeriksaan tersebut dilakukan sejak Selasa (30/1) hingga Jumat (2/2).

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, puluhan orang nan diperiksa itu terdiri dari camat, kepala bagian, sekretaris dinas, kepala dinas, staf mahir wali kota hingga sekretaris daerah.

"Saya harusnya Selasa kemarin, tapi lantaran ada agenda dinas nan tidak bisa ditunda saya izin diganti hari ini. Panggilannya penjelasan dan sifatnya rahasia, itu nan tercantum di suratnya," ujar Staf Ahli Wali Kota Semarang Susi Herawati, Jumat (2/2).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Iswar Aminuddin saat itu menyebut penyelidikan KPK di Semarang berangkaian dengan penyelenggaraan aktivitas di tahun 2023.

"Terkait aktivitas 2023, selebihnya kan ada di OPD [Organisasi Perangkat Daerah] masing-masing tentang aktivitas tersebut, jika saya sebatas kapabilitas sebagai tim anggaran pemerintah wilayah gimana mengalokasikan anggaran itu dan lain sebagainya," jelas Iswar di Balai Kota Semarang.

Pada 5 Maret lalu, Iswar juga telah memenuhi panggilan KPK untuk diklarifikasi atas penyelidikan kasus dugaan korupsi, Selasa (5/3).

(ryn/fra)

[Gambas:Video CNN]