Kejagung Tunda Proses Hukum Peserta Pilkada untuk Cegah Kampanye Hitam

4 minggu yang lalu

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNN Indonesia --

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bakal kembali menunda seluruh proses norma terhadap para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan proses norma seperti agenda pemeriksaan baru bakal kembali dilakukan setelah Pilkada 2024 rampung.

"(Penundaan proses hukum) tetap berlaku, sampai proses Pilkada selesai. Sama halnya seperti proses Pilpres dan Pileg kemarin," ujarnya kepada wartawan, Senin (2/9).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Harli menegaskan penundaan proses norma tersebut tidak dilakukan dengan maksud Kejaksaan untuk melindungi para peserta Pilkada nan diduga terlibat tindak pidana.

Akan tetapi, dia mengatakan, patokan itu dilakukan agar proses kerakyatan dapat melangkah secara objektif. Selain itu, diharapkan proses norma nan melangkah tidak dimanipulasi oleh musuh politik sebagai kampanye hitam.

"Esensinya bukan norma mau melindungi kejahatan tetapi agar proses kerakyatan itu melangkah secara objektif dan tidak dijadikan perangkat bagi nan satu untuk menjatuhkan nan lain," tuturnya.

"Bahwa kita menjaga objektifitas dari proses berjalannya demokrasi. Supaya tidak ada black campaign, agar tidak ada satu calon nan menjadikan rumor itu menjadi satu rumor untuk menjatuhkan calon nan lain," imbuhnya.