Kembali ke Jalan, PKL Malioboro Desak Pemda Yogya Buka Dialog Atau Diadukan ke UNESCO

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ratusan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro nan menempati area Teras Malioboro 2 kembali berdemonstrasi dengan turun ke Jalan Malioboro Yogyakarta hingga depan Kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan, Rabu 11 September 2024.

Aksi pedagang itu apalagi sempat memblokade jalan Malioboro. Aksi ini merupakan corak protes para PKL Teras Malioboro 2 terhadap rencana relokasi sepihak nan bakal dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) pada awal 2025 mendatang.

Pemda DIY bakal menggusur para PKL di Teras Malioboro 2 ke dua letak baru ialah kampung Beskalan dan Ketandan, nan berada di ruas jalan Malioboro. Adapun letak Teras Malioboro 2 bakal digunakan untuk membangun proyek baru semacam museum, Jogja Planning Gallery alias JPG.

"Kami sudah bersurat acapkali ke Pemda DIY untuk berbincang terbuka dan menemukan solusi berbareng soal rencana relokasi PKL, namun tak direspons," kata perwakilan PKL Teras Malioboro 2 nan juga Ketua Paguyuban Pedagang Tri Dharma Upik Supriyati di sela aksi.

Para PKL mengaku kecewa, upayanya berjumpa dan berbincang dengan pemerintah provinsi selalu kandas. "Saat coba berbincang dengan Pemda DIY, kami selalu diarahkan ke Pemerintah Kota Yogyakarta," kata dia.

Para PKL menilai, tempat relokasi baru nan lebih menjorok ke dalam perkampungan ini bakal kian menurunkan omset dan mematikan upaya mereka meskipun tetap berada di ruas Jalan Malioboro.

Lokasi nan dinilai paling tepat untuk para pedagang adalah kembali ke selasar Malioboro alias setidaknya memperkuat di Teras Malioboro 2, tempat mereka berdagang saat ini.

PKL pun membuka opsi bisa mendapatkan tempat di area Jogja Planning Gallery nan bakal dibangun di lahan Teras Malioboro 2.

“Ya namanya PKL Malioboro, tempat ideal ya di selasar Malioboro, PKL Malioboro itu kan ikonnya Malioboro,” kata dia.

Atas ketidakjelasan nasib mereka dan tertutupnya ruang perbincangan lanjutan, para PKL di Teras Malioboro 2 bakal mengadukan Pemda DIY ke UNESCO.

UNESCO merupakan organisasi nan pada 2023 lampau menetapkan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta nan di dalamnya termasuk Jalan Malioboro sebagai Warisan Budaya Dunia tak Benda.

Iklan

Pelaporan ke UNESCO bakal dilakukan lantaran Pemda DIY dalam proses relokasi pedagang dinilai tidak sesuai dengan petunjuk ketika area Sumbu Filosofi itu ditetapkan. “UNESCO kan menyatakan, dalam penataan Sumbu Filosofi terutama di area Malioboro ini kudu melibatkan masyarakat, tapi nyatanya sampai saat ini, kami tidak dilibatkan dalam penataan itu maka kami bakal bersurat ke UNESCO,” imbuh Upik nan bakal mendesak status Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya tak Benda dicabut.

Tidak hanya menyurati UNESCO, para PKL pun juga bakal mengadukan Pemda DIY ke Komnas HAM lantaran dinilai telah bertindak tak setara dan melanggar hak-hak mereka dengan melakukan relokasi sepihak.

Aksi PKL Teras Malioboro 2 ini bukan kali pertama terjadi. Setidaknya tindakan ini sudah kali ketiga digelar sejak akhir Juli, lampau awal Agustus 2024 lalu.

Terpisah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X pada Rabu, 11 September 2024 menuturkan, jika tuntutan pedagang kembali berdagang di selasar alias trotoar Malioboro tidak bisa dipenuhi. Sebab selasar Malioboro merupakan ruang publik, bukan untuk berjualan.

"Tidak bisa (kembali ke selasar), selasar itu bukan punya mereka (pedagang)," kata Sultan kepada wartawan.

Pemda DIY sekarang menyiapkan relokasi PKL Teras Malioboro 2 di Beskalan dan Ketandan nan totalnya bisa menampung 1.041 pedagang. 

Sebanyak 712 pedagang bakal ditempatkan Ketandan dengan lahan seluas 3.779 meter persegi dan 329 pedagang bakal menempati area di Beskalan dengan lahan seluas 2.982 meter persegi.

Kedua gedung nantinya didesain menjadi tiga lantai. Setiap pedagang nantinya bakal menempati lapak seluas 70 sentimeter x 1,2 meter. 

Pilihan Editor: Siapa Pemilik Asep Stroberi nan Restorannya Kokoh Berdiri saat Penggusuran PKL Puncak?