Kemendikti Perlu Anggaran Rp8,2 T untuk Bayar Seluruh Tukin Dosen ASN

Jakarta, CNN Indonesia --

Kemendiktisaintek mengungkap tiga skema nan menjadi opsi untuk membayarkan tunjangan kerja (tukin) pengajar ASN.

Sekjen Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menjelaskan skema pertama pembayaran tukin pengajar ASN memerlukan anggaran sebesar Rp2,8 T.

"Tiga skema, dan besarnya itu nan pertama 2,8 T, nan kedua 3,6 T, nan terakhir itu 8,2 T sekitar itu," kata Togar usai rapat Kemendiktisaintek dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/1)

Togar menjelaskan skema pertama disebut sebagai opsi cukup dengan pembayaran tukin kepada pengajar ASN nan berada di PTN satuan kerja Kemendiktisaintek dan PTN Badan Layanan Umum.

"Opsi cukup itu adalah tukin alias biaya tukin nan disediakan bagi dosen-dosen di PTN satker dan di PTN BLU nan belum ada remun (remunerasi)," jelas Togar.

Lebih lanjut, Togar menjelaskan skema kedua tak berbeda jauh dengan opsi cukup. Namun, tukin turut diberikan kepada pengajar ASN di PTN Satker dan BLU nan belum mendapatkan kewenangan mereka sepenuhnya.

"Nah nan ketiga, semua (dosen ASN) dapat. Semua kita, dosen-dosen PNS kita, 81 ribu orang itu dapat tukin," ujar dia.

Adapun Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menyebut Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk pembayaran tukin pengajar ASN Kemendiktisaitenk pada tahun 2025.

Ia mengatakan anggaran tersebut bakal bisa membayarkan tukin terhadap 33.957 pengajar ASN nan sempat mandek.

"Tukin itu untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar Rp2,5 triliun," kata Lalu Irfan usai rapat nan sama.

"Sebanyak 33.957 pengajar kita nan bakal dibayarkan Tukin," sambungnya.

Jika dihitung selisihnya, maka Kemendiktisaintek tetap memerlukan anggaran sekitar Rp 5,7 triliun agar seluruh pengajar ASN mendapatkan kewenangan mereka.

Sebelumnya, pengajar ASN Kemendiktisaintek ramai-ramai protes lantaran tak pernah mendapatkan tukin sejak 2020. Protes ini diinisiasi oleh Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI).

Mereka telah menggelar tindakan dengan mengirimkan karangan kembang ke Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta pada Senin (6/1) lalu.

Para pengajar itu juga berencana kembali menggelar tindakan besar-besaran menuntut tukin pengajar ASN nan tak diberikan sejak 2020.

"Awal Februari kami bakal adakan tindakan besar-besaran di Jakarta," kata Anggun lewat pesan singkat, Rabu (15/1).

Sebelum tindakan di Jakarta Februari nanti, ADAKSI juga bakal menggelar demonstrasi di daerah-daerah di Indonesia pada akhir Januari. Ia menjelaskan sekarang ADAKSI telah berdiri dan tersebar luas di seluruh provinsi di Indonesia.

(mab/sfr)

[Gambas:Video CNN]