TEMPO.CO, Semarang - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, Indonesia butuh biaya investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun prasarana sepanjang 2020 hingga 2024.
"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Ubaidi Socheh Hamidi dalam agenda Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Kamis, 18 Juli 2024.
Dari sasaran tersebut, dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bakal mengakomodasi sebesar 37 persen alias senilai Rp2.385 triliun. Kemudian, sebesar Rp1.353 triliun diproyeksikan bakal diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara alias Daerah. "Dan sebesar Rp2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan upaya swasta," tuturnya.
Ubaidi mengatakan proyeksi tersebut juga memengaruhi perencanaan pembiayaan investasi prasarana penyediaan jasa air minum dalam RPJMN 2020-2024. Kebutuhan investasi mencapai Rp123,5 triliun, sedangkan APBN dan APBD hanya bakal membiayai masing-masing sebesar Rp77,9 triliun dan Rp15,6 triliun. Sementara itu, sisanya senilai Rp29,9 triliun diharapkan dapat dibiayai oleh swasta.
Menurut Ubaidi, keterbatasan APBN dalam membiayai investasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi sasaran penyediaan jasa air minum pada tahun 2030. Setidaknya ada tiga sasaran penyediaan jasa air minum nan dibidik untuk 2030. Pertama, 100 persen kediaman dengan akses air minum layak.
Iklan
Kedua, 30 persen kediaman dengan akses air minum perpipaan, dan pemasangan sambungan air minum rumah tangga mencapai 10 juta sambungan rumah (SR). Per akhir tahun 2023, realisasinya tercatat baru 3,8 juta SR.
Ubaidi menambahkan peran APBN nan sehat dan andal bakal terus dijaga dalam menjalankan fungsinya. Baik untuk kegunaan stabilisasi, alokasi, maupun kegunaan distribusi. "Sejalan dengan perihal tersebut, upaya penyehatan APBN ditempuh melalui collecting more, spending better, dan innovative financing."
Pilihan Editor: Kemenkeu Telah Gelontorkan Rp4,6 Triliun untuk Pembangunan 4 Proyek SPAM