TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) berencana mendatangkan sapi hidup ke Indonesia untuk mempersiapkan kesiapan susu dan daging untuk program makan bergizi gratis. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan pengadaan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN.
"Ini tidak pakai APBN, kemudian terus kelak gimana Pak? Karena jika kita mengharapkan swasembada daging dan susu, mengharapkan dengan nan indukan eksisting itu mungkin butuh waktu ratusan tahun," ujar Sudaryono ketika ditemui di Kementan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Dia mengatakan, pemerintah menyediakan ruang bagi para pelaku upaya sapi perah untuk mendatangkan sapi ke Indonesia. Kementan, menurutnya, tidak melakukan impor untuk kesiapan susu dan daging sapi dalam program makan bergizi gratis. "Yang impor kan bukan negara. Pemerintah itu membuka ruang kepada siapa pun, kepada perusahaan dalam dan luar negeri," ucap dia.
Dia berujar, duit nan dipakai untuk mendatangkan sapi ke Indonesia berasal dari perusahaan itu sendiri. "Jadi nan mendatangkan sapi hidup itu pakai uangnya mereka (pengusaha sapi perah) sendiri, mereka berinvestasi di Indonesia," kata Sudaryono.
Dengan demikian, lanjut dia, investasi para pengusaha sapi perah bakal mengoptimalkan program makan bergizi gratis. Sudaryono mengatakan, sapi nan bakal didatangkan ke Indonesia jumlahnya mencapai 3 juta ton ekor sapi. "Sehingga kudu didatangkan masyarakat sapi baru untuk agar cukup kelak setelah dengan tambahan sekitar dua tiga juta, kita harapkan untuk kebutuhan makan bergizi cuma-cuma itu sudah bisa mencukupi untuk daging dan susu," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono, mengatakan pembangunan industri susu sapi perah di Poso diperkirakan bakal menggenjot produksi susu nasional hingga 1,8 juta ton. Ia menyebut sasaran ini dapat dicapai dalam tiga hingga lima tahun.
Iklan
Dengan begitu, kata Arief, produksi ini dapat memenuhi sekitar separuh dari kebutuhan nasional nan saat ini tetap berjuntai pada impor, ialah sebesar 3,7 juta ton per tahun. “Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapabilitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan,” ucapnya kepada Tempo, Ahad, 27 Oktober 2024.
Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah Kementan untuk menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri lokal. Langkah ini, kata Arief, sejalan dengan pengarahan Presiden untuk mencapai kemandirian pangan nasional.
Ia menambahkan rencana pembangunan industri susu sapi perah ini juga diharapkan membawa akibat positif berupa pembuatan lapangan kerja, penurunan nomor pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar letak investasi.
Pilihan editor: Kabinet Prabowo Tak Bahas Kenaikan PPN 12 Persen di Retret Akmil Magelang