Kementerian ESDM akan Buka Seleksi Ditjen Penegakan Hukum, Aparat Bisa Daftar

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengadakan seleksi terbuka untuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum nan sedang dibentuk. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan seleksi bakal terbuka untuk siapa saja, termasuk aparat.

Pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum alias Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yuliot mengatakan proses pembentukan ditjen ini sudah bergulir. Sejauh ini, kata dia, baru ada keputusan presiden alias keppres untuk penunjukan kepala jenderal Ditjen Gakkum. Sementara, sisanya bakal menyusul. “Kami lagi menyusun organisasinya. Kalau keppresnya kan baru tingkat dirjennya, kelak organisasi ke bawahnya seperti direkturnya, kemudian PPNS, segala macam kelak gimana koordinasinya,” ujarnya saat ditemui di instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur pada Kamis, 14 November 2024.
 
Untuk mengisi struktur organisasi Ditjen Gakkum, dia berbicara Kementerian ESDM bakal melakukan seleksi terbuka. Hal ini berfaedah masyarakat sipil hingga abdi negara bisa mendaftar. “Ini kan dari seleksi terbuka, bisa saja dari abdi negara nan daftar. Nanti bakal diseleksi,” kata dia.
 
Menurutnya, Ditjen Gakkum bakal berfokus pada penertiban dan penegakan hukum. “Jangan sampai kelak banyak nan melakukan aktivitas tidak memenuhi aspek regulasinya, aspek perizinan, kewajiban. Itu nan kudu dilakukan. Penataan dan juga aspek penegakan hukumnya,” kata dia.
 
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan kedudukan Direktur Jenderal Penegakan Hukum diduduki oleh perseorangan nan berasal dari kalangan jaksa, polisi, alias Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Saya malah pikir-pikir, nan jadi Dirjen Gakkum ini jika bukan jaksa, polisi, jika nggak Angkatan Darat aja, Pak. Taunya TNI, lah. Mau Angkatan Udara, kek, Angkatan Darat, kek, Angkatan Laut. nan memang dapat kita pertanggungjawabkan orangnya,” kata Bahlil saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di gedung parlemen, Jakarta Pusat kemarin, Rabu, 13 November 2024.
 
M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.