Ketua Banggar: APBN 2025 Jembatan Ekonomi untuk Pemerintahan Baru

Jakarta, CNN Indonesia --

Dalam menghadapi dinamika dunia dan tantangan ekonomi domestik, APBN 2025 datang sebagai jembatan transisi krusial menuju pemerintahan baru di bawah presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.

Menurut Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, pemerintah berbareng Badan Anggaran DPR RI (Banggar) telah bekerja maksimal menyusun postur anggaran nan bisa menjawab tantangan dan akibat ekonomi di tahun mendatang, dengan tujuan utama memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional.

"Kita berambisi persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 berbareng pemerintah ini menjadi karya nan baik buat pemerintahan ke depan, rakyat, bangsa dan negara, serta menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/8).

Ia melanjutkan, pihaknya telah sepakat dengan pemerintah untuk menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal jangka pendek nan terarah.

Beberapa prioritas utama mencakup pendidikan berbobot melalui pembaharuan sekolah dan program peningkatan gizi anak-anak, serta penguatan sekolah unggulan.

Di samping itu, upaya peningkatan jasa kesehatan juga menjadi prioritas, dengan pembangunan rumah sakit nan lebih baik dan jasa kesehatan cuma-cuma untuk masyarakat. Program percepatan penurunan stunting juga dipercepat untuk meningkatkan kualitas generasi penerus.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, kebijakan APBN 2025 juga menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan melalui program rumah layak huni dan Program Desa Mandiri nan berfokus pada ketahanan pangan. Pemerintah berambisi dengan adanya beragam intervensi ini, ketimpangan sosial dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Terakhir, dalam perihal ekonomi pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tinggi melalui hilirisasi industri dan transformasi ekonomi hijau.

"Target jangka pendek tersebut, kita pandang sebagai konsentrasi Pemerintah nan kudu dicapai pada tahun 2025," tegas ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Said, saat ini Indonesia sudah berada pada track nan tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada 2045 nanti. Pemerintah juga sudah meletakkan Kerangka kerja nan cukup kokoh dalam dugaan dasar ekonomi makro 2025.

Bahkan, sasaran pertumbuhan ekonomi nan disepakati sebesar 5,2 persen, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD. Dirinya berharap, pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan nan telah menghantui kita dalam satu dasawarsa terakhir.

"Hal ini krusial untuk diingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan nan sama dalam lima tahun kedepan. Selain itu, kita mau memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi nan prima untuk bisa tumbuh lebih baik kedepannya," papar dia.

Namun, Said juga mengingatkan bahwa tantangan global, seperti inflasi dan nilai tukar rupiah, tetap kudu dihadapi dengan kebijakan nan tepat. Dengan inflasi nan diharapkan terkendali pada 2,5 persen, Indonesia berupaya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia pun mengingatkan bakal adanya tantangan seperti kejadian deflasi nan sudah terjadi selama empat bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Penurunan daya beli masyarakat ini menjadi sinyal perlunya kebijakan nan lebih terukur antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas inflasi agar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, kurs rupiah nan dipatok di nomor Rp16.000/USD mencerminkan upaya pemerintah untuk stabilitas moneter, meski dibayangi pelemahan dalam beberapa waktu terakhir. Transformasi struktur ekspor nan lebih berorientasi pada produk berbobot tinggi serta penguatan investasi diharapkan dapat mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depannya.

Selain itu, suku kembang Surat Berharga Negara (SBN) nan disepakati pada nomor 7 persen juga menjadi sorotan. Tingginya suku kembang ini dapat mendistorsi pasar finansial domestik, mempengaruhi sektor riil, dan menambah beban ekonomi nasional.

"Bersyukur bank Indonesia telah menurunkan BI Rate, dari 6,25 persen menjadi 6 persen. Kebijakan ini menjadi sinyal positif ke depan kita bisa menurunkan tingkat bunga, termasuk SBN, sehingga beban kembang nan ditanggung pemerintah ke depan bisa lebih rendah," ucapnya.

Tak hanya itu saja, sejalan dengan petunjuk konstitusi, anggaran pendidikan tetap dialokasikan minimal 20 persen dari APBN, ialah sebesar Rp724,26 triliun. Anggaran ini bakal menopang beragam program strategis pemerintahan baru, termasuk perbaikan akomodasi sekolah, pembaharuan MCK, serta pembangunan sekolah unggulan.

Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas gizi anak-anak melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), nan menyasar anak-anak sekolah dan pesantren, serta memberikan support gizi kepada ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.

Said mengingatkan, APBN 2025 bukan sekadar anggaran rutin, melainkan peta jalan bagi Indonesia menuju masa depan nan lebih cerah. Dengan konsentrasi pada pertumbuhan ekonomi nan inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan fiskal nan terukur, Indonesia siap menghadapi tantangan ekonomi dunia dan domestik.

"Kita telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan, agar Presiden terpilih bisa segera berlari kencang menjalankan program programnya, dan tidak terkendala dengan sistem penganggaran. Karena itu, postur anggaran telah kami sesuaikan dengan beragam program strategis dari Presiden Prabowo Subianto ke depan," pungkas dia.

(rir)