Ketua Komisi II DPR Tolak Usul Legalkan Money Politics Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menolak usul legalisasi politik duit atau money politics dalam pemisah tertentu, nan diusulkan legislator dari Fraksi PDIP, Hugua.

Doli menegaskan pihaknya antimoral hazard alias menolak beragam corak penyimpangan moral, meski money politics tersebut dibatasi dalam jumlah tertentu.

"Kita enggak melegalkan, kita antimoral hazard pemilu, antimoney politics, anti," kata Doli usai rapat di Kompleks Parlemen, Rabu (15/5).

Pernyataan itu disampaikan Doli merespon usulan Hugua nan disampaikan dalam rapat pertimbangan pemilu. Dia enggan merespons lebih jauh usulan Hugua. Menurut Doli, perihal itu bakal dibahas secara menyeluruh dalam rapat.

Hingga buletin ini ditulis, rapat tetap berlangsung. Namun, dia menegaskan pihaknya mempunyai komitmen untuk membikin penyelenggaraan pemilu tetap bersih.

"Kita kan punya semangat agar ada revisi UU berangkaian dengan sistem pemilu dan sistem politik nan membikin kita ini ya Indonesia ini berkarisma jika misalnya proses-proses politik termasuk pemilu berkarisma dan bersih," katanya.

Sementara, Hugua sebelumnya beranggapan praktik money politics merupakan suatu keniscayaan. Menurutnya, tanpa money politics para calon tidak bakal terpilih.

Menurutnya, jika perihal itu tak diatur maka para kontestan ke depannya bakal selalu kucing-kucingan dan pertarungan pun bakal terus dimenangkan oleh mereka nan bermodal kuat.

"Bahasa kualitas pemilu ini kan, pertama begini, tidakkah kita pikir money politics kita legalkan saja di PKPU dengan batas tertentu," katanya dalam rapat.

(thr/isn)

[Gambas:Video CNN]