KIM Plus Bisa Kunci Pergerakan dan Calon PDIP di Pilkada 2024

Jakarta, CNN Indonesia --

Partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) aktif mendekati partai lain di luar koalisi mereka untuk dirangkul menghadapi Pilkada 2024. Bangunan ini bisa menjelma koalisi raksasa nan kerap disebut KIM Plus. 

KIM Plus tentu bakal menguntungkan partai-partai nan tergabung di dalamnya. Namun, jika terealisasi, koalisi ini juga diyakini bakal menyulitkan PDIP mengusung kader mereka di Pilkada 2024.

PDIP yang selama ini menjaga jarak dengan KIM, telah menyiapkan sejumlah kader jagoan untuk diusung dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.

Nama Basuki Tjahaja Purnama namalain Ahok, misalnya, disebut sebagai calon gubernur (Cagub) potensial di DKI Jakarta. Selain itu nama Andika Perkasa juga mencuat untuk diusung PDIP di Jawa Tengah.

Tidak ketinggalan, PDIP menyiapkan kader internal seperti Tri Rismaharini dan Abdullah Azwar Anas sebagai Cagub di Jawa Timur serta Nikson Nababan Cagub di Sumatera Utara.

Kendati demikian, upaya PDIP untuk mengusung kader internal pada Pilkada 2024 tak kunjung menunjukkan tanda-tanda positif. Terutama di daerah-daerah dimana PDIP membutuhkan koalisi untuk memenuhi syarat dukungan.

Di Jawa Barat, DKI, dan Jawa Timur nan memerlukan koalisi, PDIP nyatanya tetap belum mempunyai partai nan bisa diajak berasosiasi koalisi.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago bahkan menyebut pada wilayah-wilayah tertentu, KIM Plus, jika terealisasi, bisa mengunci kontestasi Pilkada 2024. 

"Jelas wacana KIM Plus bakal membatasi ruang mobilitas PDIP. Skema KIM Plus secara tidak langsung bakal mengunci beberapa pertarungan di Pilkada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/8).

Wacana KIM Plus pertama kali dilontarkan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. KIM Plus merujuk pada koalisi partai politik pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dengan partai politik non-koalisi.

Poros pembentukan KIM Plus sendiri sudah mulai terlihat di beberapa wilayah Pilkada, dari Sumatera Utara dengan cagub Bobby Nasution dan Jawa Timur dengan Khofifah Indar Parawansa.

Sementara di wilayah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jakarta, KIM terus berupaya mendekati partai-partai di luar mereka.

Arifki mencontohkan di Jakarta, misalnya, pembentukan poros KIM Plus semakin menguat melalui rayuan agar NasDem, PKS, dan PKB ikut mendukung calon KIM Ridwan Kamil. PKB bahkan sudah memberi sinyal positif terhadap rayuan berasosiasi KIM Plus.

Apabila terwujud, Arifki menyebut kans untuk Ahok ataupun Anies Baswedan untuk berkompetisi di Pilkada bakal menjadi hilang.

PDIP jelas menjadi pihak nan paling terpukul di Pilkada 2024. Pasalnya PDIP mempunyai bunyi besar di empat provinsi Pulau Jawa.

"Kalau kita membaca, PDIP sangat dirugikan dalam pilkada kali ini lantaran skema KIM Plus mencoba menjauhkan PDIP untuk bisa memenangkan Pilkada," ujarnya.

"Ketika KIM Plus bisa membangun koalisi di wilayah-wilayah itu, secara tidak langsung bakal mengeliminasi posisi politik PDIP untuk berkompetisi di Pilkada," imbuhnya.

Meski demikian Arifki meyakini pembentukan poros KIM Plus hanya bakal dilakukan pada wilayah-wilayah potensial nan dimiliki PDIP saja alias provinsi strategis.

Di luar itu, Ia memprediksi persaingan bakal lebih cair. Arifki mencontohkan di Pilkada Banten misalnya, partai-partai di KIM justru berpotensi berpisah lantaran mempunyai masing-masing calon nan hendak diusung.

Golkar memilih jalan berbeda dengan mengusung Airin Rachmi Diany serta digadang bakal berkoalisi dengan PDIP dengan calon wakil gubernur Ade Sumardi. Sementara Gerindra berbareng Demokrat, PAN, PSI, PKS, PKB, NasDem, dan PPP mengusung Andra Soni-Dimyati.

"Posisi KIM Plus ini lebih kepada wilayah-wilayah potensial nan dimiliki PDIP. Seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, Jakarta dan lainnya," jelasnya.

"Wilayah lain nan dianggap tidak terlalu menonjol bagi PDIP maka skemanya bakal berbeda. KIM bakal terbagi untuk mencoba memenangkan kepentingan masing-masing," sambungnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memandang upaya pembentukan KIM Plus sengaja dilakukan untuk mengimbangi PDIP, terutama di Jawa Tengah dan Sumatera Utara dimana partai banteng bisa mengusung calon sendiri tanpa koalisi.

Tanpa rekan koalisi PDIP akan bekerja lebih keras memenangkan Pilkada sekalipun di kandangnya sendiri, Jawa Tengah. PDIP apalagi terancam tak bisa mengusulkan jagoannya sebagai cagub/cawagub di provinsi lain seperti Jatim, Jakarta dan Jabar.

Selain itu, Agung menyebut pembentukan KIM Plus juga bermaksud untuk memastikan posisi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai poros utama Pilkada di wilayah strategis.

"Wacana KIM Plus ini mengemuka untuk mengimbangi golden ticket milik PDIP. Sekaligus memastikan posisi KIM sebagai poros utama untuk mendominasi Pilkada di daerah-daerah strategis," tuturnya.

"Harus diakui, Pilkada Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur bakal menjadi palagan besar (big match) antara KIM Plus dengan PDIP," imbuhnya.

Menurut Agung, andaikan betul-betul mau mengusung kader internal, PDIP kudu bergerak sigap membentuk koalisi nan solid untuk Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Ia cemas elektoral PDIP di wilayah tersebut justru bakal semakin tergerus andaikan terlalu lama menghabiskan waktu untuk negosiasi pemenuhan syarat pencalonan dengan partai lain.

Apalagi, kata Agung, pada saat nan berbarengan KIM juga tengah bermanuver dengan tawaran politik jangka panjang ialah melalui tawaran posisi di pemerintahan selama lima tahun mendatang.

"DKI Jakarta dan Jawa Timur tetap ada waktu bagi PDIP untuk membangun koalisi. Namun mesti segera, agar partai nan tersisa bisa terkondisikan dan kemenangan di dua tempat tersebut terjaga," tegasnya.

Batasi ruang oposisi dan misi 2 periode

Di sisi lain, Agung mengatakan pembentukan poros KIM Plus juga bermaksud untuk membatasi ruang mobilitas PDIP nan kemungkinan besar menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Koalisi Prabowo-Gibran, menurutnya, menginginkan agar Gubernur di daerah-daerah strategis tersebut dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"KIM Plus tidak mau ada kekuatan penyeimbang nan dominan di provinsi strategis dan tidak terkondisikan dalam logika elektoral regional dan nasional," tuturnya.

Arifki menambahkan perihal tersebut menjadi krusial lantaran berangkaian dengan keberlanjutan program Prabowo-Gibran selama lima tahun mendatang.

"Mereka mau para Gubernur nan terpilih itu satu garis komando dengan pemerintah. Karena ini soal legitimasi nan dimiliki, pemimpin terpilih kudu selaras dengan ketua daerah," jelasnya.

Tak hanya itu, Agung menilai dengan pembentukan koalisi gendut tersebut, diharapkan KIM juga dapat membatasi ruang mobilitas PDIP sebagai 'oposisi' di DPR semata.

Apabila sukses dilakukan, dia menyebut perihal itu juga dapat menjadi pondasi awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan suksesinya di Pilpres 2029 mendatang.

"Karena ini erat kaitannya dengan program keberlanjutan Prabowo-Gibran dengan Pemilihan Presiden 2029. Jangan sampai Pilkada di wilayah strategis tadi tidak terkondisikan," ujarnya. 

(tfq/wis)

[Gambas:Video CNN]