Kisruh Kadin: Jokowi Sebut Bola Panas, Pakar Nilai Sarat Kepentingan Politik

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara soal kekisruhan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia berambisi perkubuan itu dapat diselesaikan secara baik-baik di internal organisasi tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ikut kombinasi dengan masalah internal di Kadin.

"(Kadin) ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan kelak bola panasnya disorong ke saya," ucapnya ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Center di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.

Kadin terpecah setelah sejumlah pengurus menyelenggarakan Munaslub 2024, nan menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

Pihak Arsjad Rasjid, nan terpilih dalam Munas 2022, menyebut penyelenggaraan Munaslub itu tidak sah. Arsjad Rasjid juga telah menyurati Presiden Jokowi mengenai dengan Munaslub tersebut.

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus mantan Ketua Kadin Rosan Roeslani meminta untuk menghormati keputusan Kadin tingkat provinsi dan asosiasi nan menggelar Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu, 14 September 2024. m 

"Semuanya melangkah dengan baik, semua ketua Kadin wilayah maupun asosiasi nan ada, memberikan suaranya secara aklamasi kepada Anin (Anindya). Ya kita hormati keputusan dari Kadin provinsi dan asosiasi nan memang punya kewenangan suara," ujar Rosan nan ikut menghadiri Munaslub.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo mengatakan, Munaslub ini dilaksanakan berasas kemauan dari Kadin wilayah dan asosiasi.

"Bahwa ada kebutuhan di Kadin sendiri untuk menjadi mitra pemerintah nan strategis dan mitranya menjadi nyambung," ujar Bambang, nan juga Ketua MPR.

Sarat Kepentingan Politik

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas Prof. Asrinaldi menilai bahwa Munaslub Kadin sarat dengan kepentingan politik.

Iklan

“Tentu publik sangat tahu bahwa ini ada kaitannya dengan proses politik, apalagi Kadin ini kan memang mitra pemerintah dalam perihal pembangunan ekonomi di Indonesia,” kata Prof. Asrinaldi kepada ANTARA dari Jakarta, Senin.

Menurut dia, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah dalam koordinasi maupun penyelenggaraan pembangunan alias perekonomian Indonesia.

Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa wajar jika muncul pandangan munaslub diselenggarakan lantaran  Arsjad Rasjid mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

“Mau tidak mau tentu ini bakal dikaitkan dengan proses politik nan sudah terjadi beberapa waktu nan lampau lantaran bagaimanapun dalam konteks apa nan dilakukan oleh Ketua Kadin, Arsjad, itu kan tidak ada persoalan sebenarnya, tetapi faktanya berbicara lain,” ujarnya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah tidak ikut kombinasi urusan internal nan terjadi di Kadin.

Walaupun demikian, dia menyebut penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin hasil dari munaslub tetap menunggu diterbitkannya surat Keputusan Presiden.

"Aturannya seperti itu, namun kelak kan semua keputusan Presiden. Pasti kelak bakal melewati proses pengharmonisan di Kementerian," ucap Supratman, nan ikut datang ketika Anindya menggelar bertemu pers setelah Munaslub.

Pilihan Editor Ini Kata Jokowi Soal Ekspor Pasir Laut: nan Dikeruk Hasil Sedimentasi