Koalisi Ojol Minta Tetapkan Batas Tarif Bawah Kurir Makanan dan Barang

Jakarta, CNN Indonesia --

Koalisi Ojol Nasional (KON) meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menerbitkan patokan baru mengenai pemisah tarif bawah biaya pengantaran peralatan dan makanan.

Ketua Divisi Hukum KON Rahman Thohir mendesak agar Peraturan Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 dapat segera direvisi dengan menambahkan formulasi tarif biaya pengantaran. Pasalnya, kata dia, patokan nan ada selama ini tetap belum mengatur besaran jasa layanan pos komersial.

Dengan skema demikian, besaran biaya dilakukan secara sepihak dari aplikator dan memberatkan para mitra.

"Selama ini kita merasa belum ada patokan main sehingga perusahaan-perusahaan aplikasi dengan seenaknya bermain nilai nan tidak manusiawi," ujarnya dalam tindakan unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

"Karena dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kemenkominfo tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak menetapkan jasa pos komersial nan berfaedah diserahkan kepada pasar," imbuhnya.

Thohir berambisi lewat penentuan tarif pemisah bawah tersebut pihak aplikator tidak bakal lagi semena-mena menentukan besaran biaya jasa pengiriman.

"Ini nan kita harapkan. Jadi kita mau agar pemerintah mengatur nilai seperti mengatur tarif jasa ojek, ada tarif bawah-tarif atas, sehingga aplikator tidak melakukan seenaknya," tuturnya.

Sekitar ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar demonstrasi di sejumlah titik di Jakarta pada hari ini. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan ada dua tuntutan utama nan dibawa dalam demo ini.

Pertama, persoalan mengenai tarif di mana potongan nan dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen. Kedua, pemerintah diminta untuk melegalkan pekerjaan driver ojek online dalam undang-undang.

Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan sebanyak 1.784 personel campuran dikerahkan untuk mengamankan demo ojol pada Kamis (29/8) hari ini.

Susatyo menyebut penyelenggaraan rekayasa lampau lintas di sekitar letak demo berkarakter situasional. Artinya, pengalihan arus dan penutupan jalan baru bakal dilakukan jika diperlukan.

Dari Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin menyampaikan empat poin merespons demo ojol hari ini. 

Pertama, pihaknya siap menampung aspirasi pengemudi ojol, termasuk tuntutan mau diakui oleh UU. Kedua, meminta aplikator untuk memperhatikan aspirasi para mitra pengemudi ojol dan memastikan jasa kepada masyarakat tetap melangkah walaupun tindakan demo berlangsung.

Poin ketiga soal tuntutan tarif peralatan antar di semua aplikator, dia menegaskan formulasinya diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo), bukan dari Kemenhub.

Terakhir, Kemenhub memperbolehkan perusahaan aplikasi memberikan promosi untuk pengantaran penumpang. Namun, dengan syarat tidak boleh di bawah pemisah minimal tarif pikulan nan ditetapkan pemerintah.

(tfq/wis)

[Gambas:Video CNN]