Komisi X Tolak Usul Menkeu Kaji Ulang Dana Wajib Pendidikan 20 Persen

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi X DPR menolak usulan Menkeu Sri Mulyani untuk mengkaji ulang anggaran wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dari shopping negara.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi X Syaiful Huda dalam rapat kerja dengan Mendikbud RI, Jakarta, Jumat (6/9).

"Komisi X menolak usulan mengutak-atik anggaran mandatory 20 persen dari Ibu Sri Mulyani, di mana mau mandatory 20 persen berbasis pada pendapatan dari APBN bukan dari shopping APBN kita," kata Huda.

Huda mengatakan Komisi X DPR secara tegas menolak itu. Sebaliknya, dia mengatakan pihaknya sekarang tengah berupaya keras agar anggaran wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen itu bisa dikelola sepenuhnya oleh Kemendikbud.

Selain itu, mereka juga tengah meletakkan perhatian dengan pembentukan Panja pembiayaan pendidikan.

"Tapi saat nan sama ada suasana seperti ini," ucapnya.

Sri Mulyani sebelumnya mengusulkan porsi anggaran wajib (mandatory spending) untuk biaya pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dikaji ulang.

Ani--sapaan akrabnya--ingin mengubah sumber alokasi biaya pendidikan nan saat ini dari shopping negara, menjadi dari pendapatan negara. Ia mengaku telah membahas buahpikiran itu di Kemenkeu.

"Ini caranya mengelola APBN tetap comply alias alim dengan konstitusi, di mana 20 persen setiap pendapatan kita harusnya untuk pendidikan. Kalau 20 persen dari belanja, dalam shopping itu banyak ketidakpastian, itu anggaran pendidikan jadi kocak, naik turun gitu," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).

Ani mencontohkan shopping negara pada 2022 nan melonjak lantaran subsidi daya hingga Rp200 triliun. Padahal, kenaikan subsidi bukan terjadi lantaran pendapatan negara naik, tetapi nilai minyak bumi nan melonjak.

Konsekuensinya, saat shopping negara kian besar, shopping untuk pendidikan juga semakin besar lantaran kudu 20 persen dari total shopping negara.

(mnf/kid)

[Gambas:Video CNN]