KPK Usut Jual Beli Aset oleh Keluarga AGK Lewat 12 Saksi

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jual beli aset oleh family tersangka Abdul Gani Kasuba (AGK) selaku Gubernur Maluku Utara nonaktif saat memeriksa 12 orang saksi pada Selasa (20/8).

Tim interogator menduga aset tersebut berasal dari gratifikasi nan diterima Abdul Gani.

"Saksi nan datang didalami pengetahuannya tentang TPPU [Tindak Pidana Pencucian Uang] nan dilakukan AGK dan jual beli aset oleh family tersangka AGK," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis dikutip Rabu (21/8).

Para saksi nan diperiksa ialah US, Lurah Sofifi; ST, Petani/Pekebun; SO, Hukum Tua Desa Touure Dua Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa; PRS, Wiraswasta; FI, Swasta; RAK, PNS.

Selanjutnya MH, PNS; AM, Nelayan/Perikanan; OD, PNS/Auditor pada Komisi ASN tahun 2018 sampai dengan sekarang; YP, PNS di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara; B, PNS/Kepala Biro Hukum Provinsi Maluku Utara; dan NMTA, Inspektorat Maluku Utara.

Pemeriksaan dilakukan tim interogator KPK di Kantor Imigrasi Maluku Utara.

Sementara itu, empat saksi lainnya menghindari pemeriksaan. Mereka atas nama Hengky Limahu (Wiraswasta); Muhammad Fadly Dama (Wiraswasta); Sukardi (Lurah Sangaji Utara Kota Ternate); dan Bustamin Arifin (Lurah Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan).

Lembaga antirasuah menduga family Abdul Gani turut menerima duit nan disinyalir hasil dari gratifikasi. Dugaan tersebut telah diklarifikasi kepada sejumlah saksi.

KPK memproses norma Abdul Gani dan pengusaha tambang Muhaimin Syarif atas kasus dugaan korupsi.

Muhaimin tetap ditahan oleh interogator KPK, sementara Abdul Gani sedang diadili atas kasus dugaan suap untuk proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Muhaimin Syarif diduga memberi duit kepada Abdul Gani sejumlah Rp7 miliar. Jumlah itu tetap bisa berkembang seiring perkembangan penyidikan.

Pemberian duit dilakukan secara tunai ke Abdul Gani melalui ajudan-ajudannya, ke rekening keluarga, serta lembaga alias pihak nan terafiliasi dengan Abdul Gani dan perusahaan mengenai dengan family Abdul Gani.

Uang itu berangkaian dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Maluku Utara, pengurusan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM RI nan ditandatanganiAbdulGani sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin Syarif selama 2021-2023 tanpa prosedur nan sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 11/2018 dan Keputusan Menteri ESDM 1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Dari usulan-usulan penetapan WIUP nan diajukan ke Kementerian ESDM melalui Muhaimin Syarif tersebut, enam blok nan diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh Kementerian ESDM RI pada tahun 2023 ialah Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga, Blok Lilief Sawai dan Blok Wailukum.

Dari enam blok tersebut, lima di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP ialah Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai.

Sementara dari lima blok nan sudah dilakukan lelang, empat blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian ESDM ialah Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, dan Blok Lilief Sawai.

Pada 25-26 Juli 2024, KPK telah menggeledah tiga instansi swasta dan dua rumah serta mengamankan sejumlah peralatan bukti arsip dan print out peralatan bukti elektronik (BBE). Diduga peralatan bukti dimaksud berangkaian dengan pengurusan perizinan tambang di Maluku Utara.

(ryn/pmg)

[Gambas:Video CNN]