KPU Kini Berencana Bentuk Satgas TPKS Buntut Hasyim Asy'ari

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin berubah pikiran tentang langkah untuk mengantisipasi kekerasan seksual di lingkungan lembaganya.

Sebelumnya, Afif mengatakan KPU tidak bakal membikin satuan tugas (satgas) tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) lantaran sudah ada tim pengawasan internal.

Namun, sekarang Afif menyebut KPU bakal mempertimbangkan langkah nan paling tepat untuk mengantisipasi dan menindak kasus tersebut, termasuk membikin satgas TPKS

"Salah satu nan kita rancangkan terutama kaitan kebijakan gimana jejeran alias mengantisipasi menghindari tindak-tindak nan dilarang, kekerasan terhadap wanita dan seterusnya, sedang kita matangkan. Apakah bentuknya aturan, bentuknya tim satgas alias nan lain," kata Afif di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Afif mengakui mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPU tidaklah mudah.

"Mau tidak mau kudu kita hadapi jalan terjal di depan dengan situasi kita, kita hadapi, kita jalani gitu kan. Tadi memang nan paling krusial kita mencoba meningkatkan, mengembalikan trust publik pastinya," ujarnya.

Komnas HAM mengusulkan agar KPU membikin patokan mengenai perilaku tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Usulan itu disampaikan sebagai respons mengenai kasus cabul nan dilakukan oleh mantan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Hasyim terbukti melakukan cabul ke personil PPLN Den Haag. Perbuatan cabul tersebut di antaranya memaksa berasosiasi badan, mengungkapkan kata-kata rayuan kepada korban, hingga janji untuk menikahi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meneken keputusan presiden (keppres) pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai personil KPU. Dalam keppres tersebut juga dijelaskan Hasyim dipecat secara tidak hormat.

(yla/fra)

[Gambas:Video CNN]