Kunjungan ke AS, Prabowo Tetap Rapat soal Korban Erupsi Lewotobi

Sedang Trending 1 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto tetap mengikuti rapat soal korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores, NTT pada Selasa (12/11) WIB. Hal itu dia lakukan di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Washington DC, AS.

Prabowo mengikuti rapat melalui video conference berbareng jejeran menteri Kabinet Merah Putih. Ia meminta perkembangan penanganan musibah erupsi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mau diberi pembaruan gimana tentang keadaan musibah di Gunung Lewotobi Laki Laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update, silakan," ujar Prabowo saat rapat seperti dalam keterangan pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (12/11).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjawab bahwa tim campuran nan meliputi BNPB, Kementerian Sosial, TNI, Polri, serta pemerintah wilayah telah berkoordinasi untuk perihal itu.

Mereka bersama-sama melakukan langkah-langkah pengamanan dan pemindahan sejak erupsi pertama nan terjadi pada 3 November awal hari.

"Lebih dari 13 ribu penduduk telah mengungsi ke letak nan lebih kondusif guna menghindari akibat erupsi. Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres dan sejak erupsi 3 awal hari nan lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan pengamanan dan pemindahan warga," jelas Suharyanto.

[Gambas:Video CNN]

Terkait penanganan korban, Suharyanto juga mengungkapkan pemerintah bakal memberikan biaya tunggu kediaman kepada penduduk nan rumahnya rusak berat akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur.

Dana tunggu kediaman diberikan sebesar Rp500.000 per bulan untuk tiap Kepala Keluarga (KK) selama enam bulan. Maka, totalnya tiap KK mendapatkan Rp3.000.000.

Pemberian biaya tunggu kediaman itu berasas dugaan dalam waktu enam bulan, pembaharuan ataupun relokasi rumah baru telah selesai semua. Suharyanto mengatakan BNPB telah menyampaikan kepada pemerintah ada 2.700 unit rumah nan perlu direlokasi.

Pada saat nan sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyiapkan Rp60 juta bagi untuk memperbaiki rumah nan rusak berat.

Ara menjelaskan anggaran tersebut bakal berasal dari APBN, APBD, hingga pihak swasta, "Tapi jika itu kurang ya mesti kami tambahkan," ucap dia.

(tim/chri)

Selengkapnya
Sumber cnnindonesia.com nasional
cnnindonesia.com nasional