Legislator Golkar Minta Pertimbangkan Usia Presiden Tak Diatur UU

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo mempertimbangkan usia presiden dan wakil presiden tak diatur dalam undang-undang.

Firman mengaku tak ada satu pun norma positif di negara lain di bumi nan mengatur ihwal pemisah usia presiden dan wakil presiden. Menurutnya, perihal itu haruslah jadi pembelajaran bagi penerapan di Indonesia.

Ia menyampaikan itu dalam rapat panja penyusunan RUU tentang perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Rabu (15/5).

"Termasuk usia presiden wakil presiden saya pernah baca di beberapa literatur dan kami coba baca-baca, mencari tidak pernah ada di negara manapun nan menentukan presiden dan wakil presiden diatur usianya. Hal-hal ini seperti jadi pembelajaran kita," kata Firman.

Pada saat nan sama, Firman juga menyatakan ihwal jumlah kementerian semestinya tak diatur dalam UU.

Menurutnya, presiden terpilih mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan komposisi kabinet sesuai dengan kebutuhannya.

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menyatakan sistem presidensil nan dianut Indonesia menyerahkan sepenuhnya persoalan kabinet ke presiden.

Jika disahkan, ruu nan tengah dibahas ini nantinya memberikan keleluasaan terhadap presiden dalam menentukan jumlah kementerian, tak seperti hari ini nan dibatasi maksimal 34 kementerian.

"Tetapi walaupun begitu kita memberikan penegasan bahwa jumlah kementerian itu kudu tetap memperhatikan dari sisi efisiensi dan efektifitas dua-duanya tetap kudu kita lakukan," ujar Supratman.

(nfl/sfr)