Liku-liku Seteru PKB dan PBNU: Meruncing di Era Cak Imin dan Gus Yahya

Jakarta, CNN Indonesia --

Arifin Junaidi tetap terngiang betul momen sehari setelah Soeharto lengser dari presiden pada 22 Mei 1998. Kala itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima banyak sekali aspirasi dari para ustad dan penduduk NU untuk membentuk partai politik.

"Jadi ada nan mengusulkan PBNU membikin partai. Bahkan ada nan mengusulkan NU nan jadi partai, menjadi partai lagi," kata Arifin saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (31/7).

Saat itu Arifin menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Banyaknya usulan membuatnya sibuk menyusun agenda rapat PBNU pada keesokan harinya. Salah satu poin hasil rapat pada 23 Agustus 1998 ialah menghargai aspirasi agar PBNU membikin partai.

PBNU kemudian membentuk 'Tim Lima' nan diketuai oleh Ma'ruf Amin untuk menindaklanjuti perihal ini. Tim ini mempunyai personil para petinggi PBNU ialah M. Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Said Aqil Siraj (Wakil Katib Aam PBNU); H.M. Rozy Munir, (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU).

Ketua Umum PBNU saat itu, Abdurrahman Wahid namalain Gus Dur setuju dengan usul ini. Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan keahlian kerja Tim Lima, dibentuk Tim Asistensi.

Tim ini diketuai oleh Arifin sendiri. Dia ditemani personil lain ialah Muhyiddin Arubusman, Fachri Thaha Ma'ruf, Abdul Aziz, Andi Muarli Sunrawa, Nasihin Hasan, Lukman Hakim Saifuddin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Tim Asistensi kemudian dibekali Surat Tugas oleh PBNU.

Ia mengatakan ada lima hasil dari tim unik ini. Pertama, menyusun pokok-pokok pikiran NU mengenai reformasi politik. Kedua, menyusun Mabda' Siyasi (fondasi politik). Ketiga, menyusun hubungan partai politik (PKB) dengan NU, keempat menyusun naskah deklarasi pendirian partai, dan terakhir penyusunan logo partai.

Arifin menjelaskan tim ini turut merekomendasikan tiga nama bagi partai baru tersebut. Di antaranya Partai Nahdlatul Ummah, Partai Kebangkitan Umat dan Partai Kebangkitan Bangsa.

"Untuk Partai Nahdlatul Ummah, Gus Dur tidak setuju, lantaran tetap ada bahasa Arabnya. Jadi pakainya nan bahasa Indonesia lah. Akhirnya nan terakhir nan dipilih Partai Kebangkitan Bangsa, itu pilihannya Gus Dur," kenang Arifin.

PKB kemudian dideklarasikan pendiriannya pada 23 Juli 1998 di Ciganjur, Jakarta Selatan. Sejak Pemilu 1999 hingga 2024, PKB mewarnai acara politik lima tahunan dan selalu lolos ke parlemen.

Partai nan sekarang dipimpin Muhaimin Iskandar itu memperoleh 16.115.358 bunyi alias 68 bangku di DPR RI pada Pemilu 2024, melonjak 10 bangku jika dibandingkan pemilu 2019 ialah 13,5 juta suara.

Muhaimin alias Cak Imin juga menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024 lampau meski mengalami kekalahan.

Benih selisih PKB-PBNU

Hubungan PKB dan PBNU mengalami pasang surut. Dalam kitab Biografi KH Ilyas Ruhiyat berjudul 'Ajengan Cipasung' nan ditulis oleh Iip D. Yahya (2006) mencatat beberapa momen elite PKB 'berseberangan' dengan PBNU.

Perbedaan ini terlihat sejak awal kelahiran PKB. Ilyas memandang Gus Dur "mengabaikan" aspirasi kolega ustadz NU kala itu dan lebih percaya pada kalkulasi politiknya. Ada momen jejeran ustadz syuriah PBNU menggugat susunan pengurus pertama PKB, namun Gus Dur jalan terus.

Ilyas bercerita para ustad kala itu meminta waktu deklarasi diundur lantaran segala sesuatunya belum sempurna, termasuk ketidaksetujuan mereka terhadap sosok Matori Abdul Djalil. Bila deklarasi tetap dilaksanakan pada 23 Juli 1998, para ustadz meminta agar susunan pengurusnya tidak diumumkan terlebih dahulu.

Gus Dur bergeming. Dia tetap pada pendiriannya untuk mendeklarasikan PKB dan mengumumkan Matori Abdul Djalil sebagai ketua umum. Gus Dur mengatakan PKB didirikan atas dasar aspirasi penduduk NU, bukan oleh PBNU.

Perbedaan pandangan juga terjadi menjelang Pilpres 2004. Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri nan menjadi calon presiden dari PDIP. Saat itu, Hasyim berdasar mau membikin keseimbangan dengan kekuatan politik di PKB.

Hasyim maju sebagai cawapres dengan menggunakan bendera NU. Sementara PKB kala itu mendukung pasangan Wiranto-Shalahudin Wahid berbareng Golkar, usai Gus Dur kandas maju sebagai capres di tahap persyaratan kesehatan.

Ketika PBNU dipimpin oleh Ketua Umum Said Aqil Siroj sejak 2010-2021 lalu, hubungan PKB dan PBNU tergolong lebih lancar. Perbedaan pendapat secara terbuka antara PKB dan PBNU belum pernah terdengar lagi di publik ketika itu.

Meruncing di era Gus Yahya

Hubungan PKB dan PBNU kembali memanas ketika Yahya Cholil Staquf namalain Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU pada Desember 2021. Dia sempat menyatakan NU tak boleh jadi perangkat politik parpol manapun, termasuk PKB.

Merespons perihal itu, Muhaimin percaya pernyataan Gus Yahya tidak bakal mempengaruhi 13 juta bunyi PKB di Pemilu 2024. Klaim itu kembali dibalas oleh PBNU. Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz menilai Cak Imin sebagai sosok nan arogan dan mengabaikan peran PBNU dalam perkembangan politik PKB.

Tensi makin panas antara PKB dan PBNU, setelah DPR membentuk Pansus Angket Haji mengenai sengkarut penyelenggaraan ibadah haji 2024. Cak Imin, nan menjabat Wakil Ketua DPR, mengetok palu pembentukan Pansus Haji.

Pansus bakal menelusuri keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu ke haji khusus. Pengalihan ini dianggap personil Pansus melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Gus Yahya tampil keberatan atas pembentukan Pansus Haji itu. Ia berprasangka salah satu tujuan pansus itu untuk menyerang NU, lantaran Kementerian Agama saat ini dipimpin adiknya, Yaqut Cholil Qoumas.

"Soal pansus haji ya. Nah, ini nan kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi. Jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya," kata Gus Yahya dalam bertemu pers.

Baca laman selanjutnya: Tim Khusus PBNU untuk Ambil Alih PKB