4 hari yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pemasok properti mempunyai peran krusial dalam membangun program 3 juta rumah. Salah satu kontribusi mereka adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengaruh berganda dari sektor properti.
"Sektor properti ini memberikan faedah ekonomi bagi negara, apakah dari sisi peningkatan tenaga kerja maupun pajak. Jutaan orang nan terlibat, baik itu developer, kontraktor termasuk pemasok properti, jika mereka bertumbuh, ekonomi juga bakal bertumbuh," kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 19 November 2024.
Selanjutnya, Menteri nan kerap disapa Ara ini mengatakan, dalam program 3 juta rumah tersebut, dia bakal mengusulkan dua tingkatan berasas jenis luasan tanah dan rumah nan dijual. Ke depannya, masyarakat nan mempunyai rumah jenis lebih rendah namun kondisi ekonominya membaik bisa menjual rumah tersebut dan beranjak ke rumah dengan jenis nan lebih tinggi.
"Saya sedang usulkan ada dua tier alias tingkat, misal ada luas rumah 35 dan 50. Jadi kelak jika ada peningkatan ekonomi pada konsumen rakyat kecil, mereka bisa menjual rumah jenis 35-nya dan beli nan jenis 50. Jadi ekosistem bisnisnya berjalan, pastinya mereka butuh pemasok properti untuk jual belinya," kata Ara.
Ara berencana mendorong seluruh pemasok properti untuk lebih berinovasi dalam memanfaatkan teknologi. Salah satu caranya adalah dengan membikin catatan digital mengenai perkembangan jual beli rumah, nan diharapkan juga memberikan akibat positif dalam promosi. "Dengan anggaran APBN nan terbatas, maka penemuan sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan nan ada," ujarnya.
Ara menyatakan telah menyiapkan beberapa skema inovatif untuk menurunkan nilai rumah bagi masyarakat kecil. Salah satu upaya tersebut melibatkan pengadaan tanah murah alias apalagi gratis, nan bisa berasal dari beragam sumber, seperti tanah hasil sitaan kasus korupsi, aset negara nan belum dimanfaatkan, tanah wakaf, dan bantuan dari program sosial perusahaan. "Dengan lahan nan murah alias gratis, maka dapat menurunkan nilai rumah lantaran tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga nilai nan disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," imbuh Ara.
Kemudian, Ara menilai perihal krusial lain untuk mewujudkan program nan dicanangkan Presiden Prabowo ini adalah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat. Ia meminta penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai serta support kemudahan perizinan dan pajak dari Pemerintah Daerah.
"Salah satunya nan bakal saya telaah dengan Menteri Dalam Negeri adalah penerapan penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan percepatan perizinan di wilayah seperti percepatan publikasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu publikasi izin," ujar Ara.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·