Masa Kerja Satgas BLBI Selesai Akhir Tahun Ini, Ekonom: Butuh Tindakan Tegas agar Obligor Bayar Utang

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan butuh sosok nan tegas untuk menjalankan kewenangan tagih negara kepada obligor BLBI. Pasalnya ada beberapa obligor nan melarikan diri ke luar negeri hingga pindah kewarganegaraan. 

"Dibutuhkan ketua Satgas BLBI ini nan lebih inovatif, lebih cepat. Terutama untuk mencegah, lantaran ada memang beberapa obligor BLBI nan melarikan diri, pindah kebangsaan gitu ya. Jadi kudu bergerak," ujarnya kepada Tempo, Sabtu 14 September 2024. 

Satgas BLBI nan dibentuk berasas Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021. Namun masa kerjanya bakal berhujung pada 31 Desember 2024. Sementara dari total Rp110 triliun nan dikejar sebagai kewenangan tagih negara, saat ini tetap tersisa sekitar Rp 71 Triliun.

Meski bakal berakhir, Bhima mengatakan Satgas BLBI kudu terus bergerak cepat. Pasalnya semakin lama utang tersebut ditagih, maka negara bakal dibebankan kembang nan semakin besar setiap tahunnya. 

"BLBI ini kan sangat mahal, ya. Akhirnya membikin negara setiap tahun kudu memikirkan pembayaran kembang utang nan terus menerus mungkin membesar nilainya," katanya. 

Selanjutnya, Bhima menyarankan pemerintah untuk menjalin kerja sama nan lebih erat kepada negara lain, seperti Singapura. Hal tersebut bermaksud untuk mencegah obligor melakukan pencucian duit di luar negeri. Apalagi menurutnya, banyak aset dari para debitur tersebut nan terbesar di beragam negara. 

"Jadi ada kerjasama internasional nan diperlukan di situ," ucapnya. 

Iklan

Berakhirnya masa Satgas BLBI akhir tahun ini, pemerintah berencana untuk menggantinya dengan membentuk komite. Sebagai ekonom, Bhima tidak mempersoalkan corak badan nan bekerja untuk menagih kewenangan utang negara tersebut. nan krusial baginya adalah ketua badannya kudu dipilih dari sosok nan mempunyai jiwa keberanian. 

"Memang butuh sosok nan lebih berani tentunya mendapatkan support dari presiden," kata Bhima.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan bakal membentuk komite penanganan kewenangan tagih biaya BLBI sebagai pengganti Satgas. Untuk mengejar sasaran pengumpulan pada 2025, pihaknya memerlukan anggaran sebesar Rp 10,25 miliar.

”Kebutuhan extra effort yang kami bayangkan sebesar Rp 10,25 miliar untuk pembentukan komite penanganan kewenangan tagih biaya BLBI sebagai pengganti Satgas,” ujar Suahasil saat rapat dengan Komisi XI di Senayan, dikutip dari YouTube DPR Selasa, 10 September 2024.

Ilona Estherina berkontribusi dalam tulisan ini

Pilihan Editor: Asia Pacific Fibers Bantah Ada Relasi dengan Texmaco Group dan Marimutu Sinivasan