Mendagri Sindir Provinsi Tak Alokasikan APBD untuk Wilayah Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan wilayah perbatasan.

Hal tersebut disampaikan Tito selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Gedung Tribrata, Kamis (6/6).

"Dari 38 provinsi itu 18 di wilayah perbatasan, nan mengalokasikan biaya APBD untuk mengembangkan perbatasannya hanya 7," ujar Tito dalam paparannya.

Sementara itu andaikan dilihat berasas Kabupaten alias Kota, Tito menyebut hanya 13 dari total 54 wilayah nan mengalokasikan biaya untuk pengembangan perbatasan.

Akibatnya, Tito mengatakan pengembangan wilayah perbatasan di 11 provinsi tersebut mau tidak mau hanya mengandalkan program-program dari pemerintah pusat.

Padahal, kata dia, semestinya titik awal pengembangan wilayah perbatasan dilakukan oleh masing-masing wilayah dengan support dari pemerintah pusat.

"Justru nan harusnya mengerjakan duluan adalah pemerintah daerah. Daerah enggak kuat, enggak mampu, baru dikerjakan nan di atasnya," tuturnya.

Tito mewanti-wanti kepada seluruh pemerintah wilayah di perbatasan untuk memberikan perhatian unik terhadap wilayah terluar Indonesia.

Menurutnya, dengan tidak adanya alokasi anggaran dari APBD, banyak wilayah di perbatasan nan menjadi sunyi dan tidak ada aktivitas seperti tidak terurus.

"Kita tidak mau seperti kasus Sipadan dan Ligitan. Kita enggak peduli, negara sebelah lebih peduli. Begitu sudah diambil, kita baru memperkuat, ya kalah duluan," jelasnya.

(tfq/isn)

[Gambas:Video CNN]