Mentan Sebut Blueprint Ketahanan Pangan Pemerintahan Prabowo-Gibran Sudah Disusun

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan telah menyiapkan kerangka kerja terperinci alias cetak biru (blueprint) dari program di sektor pangan untuk masa pemerintahan Prabowo-Gibran. “Insya Allah kami sudah membikin blueprint untuk pangan 2024, 2025, 2029,” ucapnya ketika ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) ke-20 di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. 

Dalam skema sederhana nan dia tampilkan, swasembada pangan berdikari daya merupakan cita-cita tertinggi di sektor pangan RI nan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,8 persen. Hal ini bisa diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, seperti penerapan program pekarangan pangan bergizi, peningkatan di bagian produksi susu dan sapi, dan pengembangan komoditas ekspor strategis.

Menurut keterangan Amran, salah satu program nan telah dilaksanakan pengerjaannya di lapangan adalah pendirian kluster-kluster pertanian modern sebagai bentuk transformasi dari pertanian nan tetap menggunakan cara-cara tradisional. Praktik tersebut berkenaan dengan penerapan program swasembada pangan dalam negeri. “Khususnya di wilayah Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,” ucapnya.

Melalui blueprint rancangan Kementan, Amran mengharapkan kemandirian pangan Indonesia bisa terwujud melalui program-program nan termuat di dalamnya. “Pertanian modern adalah kluster ini sejajar dengan negara maju. Sehingga, nantinya, produktivitasnya naik, produksinya naik, biayanya bisa turun 50 persen,” tutur dia.

Berdasarkan paparannya, produktivitas nan dihasilkan dari penerapan pertanian modern bisa dieskalasi sebanyak 100 persen. Contohnya dengan menggunakan mesin traktor dalam membajak sawah dan memakai drone penyebar bibit demi efektivitas dan efisiensi waktu.

Iklan

Beberapa waktu sebelumnya, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori sempat mempertanyakan kepantasan program pertanian modern nan digagas oleh Otorita IKN di ibu kota baru Kalimantan Timur. Ia mengingatkan agar kebijakan pertanian modern kudu didahului dengan perencanaan nan matang, salah satunya dengan mempertimbangkan kegagalan program food estate oleh pemerintahan sebelumnya nan disebabkan tidak adanya proses perencanaan nan baik.

"Itu kan aspek perencanaan itu menjadi krusial, sering menjadi masalah dan tidak ada catatan keberhasilannya lantaran perencanaannya nggak bagus," katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 25 September 2024.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan tulisan ini.

Pilihan Editor: Wamentan Usul Pupuk Indonesia dan Bulog di Bawah Kementan, Siap Ajukan Perpres Tahun Depan