Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tetap menjadi pembahasan di Istana. 

“Dari semua K/L (Kementerian/Lembaga) sudah siap, tinggal dari sini,” kata Arifin Tasrif saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2024. 

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia, ialah sebesar 61 persen. Pemerintah juga dapat mengubah syarat perpanjangan perjanjian perusahaan guna memaksimalkan untung nan didapat bagi Indonesia.

Pada Senin, 18 Maret 2024, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konvensi pers pada 18 Maret mengatakan, syarat perpanjangan perjanjian di dalam PP mengharuskan paling sigap 5 tahun. “Karena ini terintegrasi dengan smelter. Kedua, lantaran itu 5 tahun, kita punya produksi Freeport tahun 2035 itu sudah mulai menurun, sementara kita eksplorasi underground minimal 10 tahun,” ucap Bahlil dikutip Antara.

Bahlil menyampaikan nantinya patokan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja, namun BKPM bakal menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) guna mewujudkan ekosistem investasi nan berkepanjangan di Tanah Air.

Selanjutnya: Pemerintah juga merancang pembagian izin upaya pertambangan (IUP)....

• 1
• 2
• Selanjutnya