1 minggu yang lalu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, memecat 10 pegawainya nan menjadi tersangka kasus dugaan pelindungan situs judi online. Mereka adalah bagian dari 18 orang nan diduga berkomplot mengamankan 1.000 web gambling daring dari penutupan kementerian.Kasus ini terungkap ketika Polda Metro Jaya berbareng Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada Jumat, 1 November 2024, menggerebek sebuah ruko di Grand Galaxy City, Bekasi, Jawa Barat. Rupanya di tempat itu, golongan ini menyortir mana situs gambling online nan bakal diblokir dan mana nan dikawal namalain dilindungi.
Awalnya, polisi menangkap 11 orang tersangka, nan 10 di antaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Setelah itu, tersangka terus bertambah hingga ada 18 orang.
Apa peran para pegawai Komdigi dalam jaringan gambling online ini?
Wakil Menkomdigi Nezar Patria mengatakan sejumlah pegawai nan diduga terseret dalam kasus gambling online sebelumnya telah dipantau internal kementerian. Menurut dia, para pegawai nan terlibat tersebut bekerja mengendalikan konten-konten digital, termasuk konten negatif, tetapi justru melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan pemblokiran. “Ternyata mereka justru melakukan pelanggaran-pelanggaran nan sangat serius dalam perihal ini,” ucap Nezar ketika ditemui di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Minggu, 3 November 2024.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan pegawai Kementerian Komdigi nan ditangkap mempunyai kewenangan memeriksa situs gambling online hingga memblokirnya.
Namun, mereka justru menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan tidak memblokir situs milik pihak nan dikenal. “Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Namun, mereka menyalahgunakan, jika sudah kenal sama mereka, maka mereka tidak blokir,” ujar Ade, 1 November 2024.
Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan, pegawai Kementerian Komdigi nan diduga terlibat kasus gambling online di Kota Bekasi, Jawa Barat memperoleh penghasilan sebesar Rp 8,5 juta per situs. Mereka dibayar agar tidak memblokir situs gambling online, yang jumlahnya mencapai 1.000 situs menurut pengakuan tersangka.
Dari hasil menjaga situs tersebut, apalagi dapat memberikan bayaran ke beberapa pegawai nan berkedudukan sebagai admin dan operator sebesar Rp 5 juta setiap bulan.
“Para pegawai tersebut bekerja di ruko nan dijadikan semacam ‘kantor satelit’. Mereka bekerja dari pukul 08.00 WIB hingga 20.00 WIB,” ucap Wira. Namun, berasas pengakuan tersangka, instansi tersebut berdiri atas inisiatif mereka tanpa sepengetahuan atasannya di Kementerian Komdigi.
Tidak Pandang BuluMenteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan pihaknya tidak bakal pandang bulu dalam mengungkap kasus gambling daring nan melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (kemenkomdigi)
"Semua tidak ada toleransi dan kami meyakini itu lantaran sudah perintah Pak Presiden bahwa semuanya bakal diproses," kata Budi Gunawan saat ditemui di instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis.
Saat ini Polri tetap melakukan investigasi untuk mencari tahu keterlibatan pihak lain dalam pusaran kasus gambling online tersebut.
Ia memastikan tidak bakal membiarkan Polri diintervensi oleh pihak manapun dalam menyelidiki kasus tersebut.
Terkait adanya sorotan terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setyadi dalam pusaran kasus gambling online, Budi Gunawan memastikan belum ada bukti tersebut. "Ya kan belum arah ke sana secara terbuka nan disampaikan Polri, kita tunggu saja seperti apa," kata dia.
Sejauh ini polisi belum mengungkap pemilik situs gambling online nan dilindungi pegawai Komdigi tersebut.
Pilihan Editor Mengapa 14 Target Pembangunan Diperkirakan Tak Tercapai?
English (US) · 
Indonesian (ID) ·