Menteri PANRB Pastikan Seleksi CASN Sesuai Jadwal dan Jamin Tak Bisa Dipolitisasi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 tidak mungkin ditunda lantaran sudah teragendakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Berdasarkan undang-undang tersebut, seluruh proses seleksi CASN tahun 2024 kudu selesai selambat-lambatnya pada Desember 2024. Menurut dia keputusan itu pun sudah disepakati berbareng dengan Komisi II DPR RI.

"Dari sisi izin tidak mungkin ini ditunda," kata Anas saat konvensi pers mengenai Progres Pengadaan ASN 2024 di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Dia mengatakan perihal tersebut guna merespons pernyataan Ombudsman RI nan meminta Seleksi CASN 2024 ditunda agar tidak dijadikan komoditas politik pada momen Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurut dia proses politik nan terjadi tersebut tidak bakal berpengaruh pada seleksi CASN.

Selain itu, proses seleksi CASN sangat menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. Karena proses seleksinya dilakukan secara ketat di antaranya setiap peserta nan ikut seleksi tersebut bakal menempuh dua perangkat pemindai wajah.

Kemudian, kata dia, nilai dari peserta nan melakukan tes dalam seleksi tersebut bakal langsung terpampang di sistem nan bisa dilihat oleh semua orang. Sehingga dia pun menjamin tidak ada seorang pun nan bisa menitipkan peserta untuk diloloskan seleksi CASN.

"Putranya Pak Kepala BKN saja, nan (lembaganya) membikin soal, dua kali tes juga, banyak sekali putra pejabat juga nan bikin soal tidak diterima," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyarankan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) pada tahun 2024 ditunda hingga pemilihan kepada wilayah serentak selesai diselenggarakan pada 27 November mendatang.

Iklan

Najih berambisi jejeran Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun pihak mengenai untuk dapat mendiskusikan usulan Ombudsman RI itu. Menurut dia, terdapat kekhawatiran momentum seleksi tersebut menjadi bagian dari janji-janji politik dalam masa Pilkada serentak 2024.

Tak bisa diintervensi caloh kepala daerah

Abdullah Azwar Anas memastikan para calon kepala wilayah dalam kampanye Pilkada 2024 tidak bisa menjual janji soal pengangkatan ASN.

Dia mengatakan saat ini kepala wilayah sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat tenaga kerja non-ASN menjadi ASN berasas undang-undang, selain mengenai dengan adanya tenaga kerja nan meninggal alias mengundurkan diri.

"Memang dulu mungkin di daerah-daerah untuk pengangkatan tenaga ASN ini kadang mereka dijanjikan, tapi sekarang kan sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non ASN," kata Anas.

Menurut dia, Presiden Jokowi pun telah menyepakati bahwa jumlah susunan Calon ASN tahun 2024 ialah sebesar 2,3 juta. Dan menurutnya info tenaga kerja non ASN nan bakal diselesaikan pun kudu sudah masuk ke info Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dengan begitu, menurutnya tidak mungkin ada info baru nan bisa dimasukkan dari daerah. Karena menurutnya nomor kebutuhan susunan ASN sebesar 2,3 juta itu telah dikunci pada saat diumumkan oleh Presiden pada Januari lalu.

Adapun tenaga kerja non-ASN nan bisa diselesaikan untuk menjadi ASN melalui seleksi tersebut adalah nan sudah masuk ke dalam info BKN.

"Tidak ada celah menurut saya, lantaran semua masyarakat bisa mendaftar, dan masyarakat bisa mengontrol siapa nan diterima dan mereka juga langsung bisa tahu hasil seleksi," kata dia.

ANTARA

Pilihan Editor Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia