Muhadjir Buka Suara soal Pimpin Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah

Jakarta, CNN Indonesia --

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang usai organisasi tersebut memutuskan menerima izin upaya pertambangan (IUP) tawaran pemerintah.

Muhadjir--yang juga Menko PMK--mengaku belum banyak berkomentar mengenai tugasnya dari PP Muhammadiyah untuk mengurus dan mengelola izin tambang ormas dari pemerintah tersebut. Dia juga belum bisa menjelaskan kapan bakal berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyangkut keputusan PP Muhammadiyah ini.

"Belumlah, baru diumumkan tadi masa sudah mau... Nanti takkabari jika sudah jalan," kata dia di Sleman, Yogyakarta, Minggu (28/7).

Muhadjir sendiri di PP Muhammadiyah menjabat sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.

Pembentukan tim serta penunjukkan personil tim pengelola tambang itu termuat dalam risalah konsolidasi nasional Muhammadiyah nan mengumumkan sikap mereka atas tawaran konsesi tambang.

"Menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah nan terdiri atas Prof. Dr. H.Muhadjir Effendy, M.AP. sebagai ketua," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, Minggu (28/7).

Selain Muhadjir sebagai ketua tim pengelola tambang, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekreteris.

Sementara pada susunan personil tercantum nama Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.

Muhadjir sendiri mengaku baru mengetahui penunjukkan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah dalam aktivitas tersebut.

"Saya malah baru tahu," kata Muhadjir.

Sebelumnya dalam pertemuan PP Muhammadiyah dan PW Muhammadiyah se-Indonesia di Sleman itu diputuskan organisasi itu  menerima konsesi alias izin upaya pertambangan (IUP) tawaran pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti usai organisasinya berbareng seluruh pengurus wilayah menggelar rapat konsolidasi nasional di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Gamping, Sleman, selama 27-28 Juli 2024.

"Bahwa Muhammadiyah siap mengelola upaya pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024," kata Abdul Mu'ti.

Keputusan menerima izin pengelolaan tambang ini, menurut Abdul Mu'ti, didasarkan pada hasil kajian kajian komprehensif merujuk sederet aspek dan melibatkan master dari majelis Muhammadiyah.

Mereka mempertimbangkan aspek-aspek dari sisi sosial, hukum, dan lingkungan hidup selama beberapa bulan terakhir.

PP Muhammadiyah dalam perihal ini juga mencermati beragam kritik dan pandangan dari para akademisi serta pengelola pertambangan, sekaligus perspektif para personil internal saat rapat pleno di Jakarta.

(kum/kid)

[Gambas:Video CNN]