Muhammadiyah Belum Ambil Keputusan soal Tawaran Kelola Tambang

Jakarta, CNN Indonesia --

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan belum mengambil sikap resmi soal tawaran untuk menerima konsesi izin upaya tambang (IUP) ormas dari pemerintah.

"Terkait dengan pengelolaan tambang, PP. Muhammadiyah belum membahas di dalam Pleno dan belum ada keputusan apapun mengenai tambang," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/6).

Saat ini, kata Mukti, Muhammadiyah tetap melakukan pengkajian terhadap beberapa aspek IUP tersebut.

Muhammadiyah, lanjut dia, tetap meminta masukan dari para master pertambangan, master norma dan perundang-undangan, praktisi dan pengelola tambang, aktivis lingkungan hidup, hingga mahir norma Islam.

Mukti pun menegaskan bahwa pernyataan perseorangan dari lembaga alias majelis Muhammadiyah sama sekali tak mewakili sikap organisasi Muhammadiyah.

"Pendapat nan disampaikan oleh perseorangan dari Majelis alias Lembaga bukan merupakan sikap dan perwakilan PP Muhammadiyah," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia. Ketentuan ini ditetapkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU menyatakan siap menerima IUP pengelolaan tambang. Mereka juga sudah mendirikan PT unik nan diberi tugas untuk mengelolanya serta tenaga nan cukup untuk menjaga profesionalitas perusahaan.

"Sudah kami pastikan lantaran NU seorang sudah mendirikan PT unik nan diberi tugas untuk mengelola pertambangan ini," kata Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla beberapa waktu lalu.

(rzr/wis)

[Gambas:Video CNN]