Muhammadiyah Klaim Jadi Korban Peretasan PDNS

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Muhammadiyah mengklaim menjadi salah satu korban dari serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) nan mengakibatkan gangguan jasa hingga tersanderanya info kementerian/lembaga dan pemerintah wilayah di PDN.

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi menuturkan, Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas persoalan tersebut.

Kata Fahmi, Muhammadiyah mempunyai ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga Perguruan Tinggi, dan juga mempunyai ribuan pengajar serta pembimbing besar nan datanya tersimpan di PDN.

Pegiat media sosial pendiri Drone Emprit itu pun mengatakan bahwa Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali kebocoran info ini.

"Serangan nan terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan sekadar kejadian biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital alias sistem siber Indonesia," jelas Ismail dalam keterangan nan dibagikan PP Muhammadiyah, Jumat (28/6).

Lebih memprihatinkan bagi dia kala pemerintah sejauh ini belum mempunyai back up alias persediaan info dari beberapa Kementerian/Lembaga nan tersandera, dan tetap berupaya untuk melakukan pemulihan.

Ismail pun beranggapan bahwa ada kesalahan alias kekurangan pada perencanaan Pemerintah dalam membentuk PDN.

"Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak mempunyai backup info untuk itu, kenapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen resiko nan bakal terjadi," kata Ismail bertanya-tanya.

Dengan kejadian ini, kata Ismail, Muhammadiyah berambisi Pemerintah bisa bertanggung jawab atas persoalan ini, termasuk segara mengambil langkah-langkah pemulihan.

"Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini kudu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berambisi Pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber nan lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari beragam pihak nan transparan," tutup Ismail.

Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh lantaran diserang peretas. Akibatnya, 210 lembaga pemerintah terdampak dan jasa publik berbasis digital terganggu.

Peretasan terjadi sejak 20 Juni. Pusat info nan berlokasi di Surabaya itu diserang dengan modus ransomware.

Pemerintah belum bisa sepenuhnya memulihkan PDN. Peretas pun meminta tebusan hingga Rp131 miliar.

Anggota Komisi I Mayjen Purn TB Hasanuddin sebelumnya mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) nan dinilai abai hingga PDN bisa diretas.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menganggap peretasan PDN sebagai kegoblokan nasional. Sebab, peretasan dan kebocoran info sering terjadi selama bertahun-tahun.

(kun/wis)

[Gambas:Video CNN]